Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi II DPRD Tanjungpinang Minta Masyarakat Sadar Wisata
Oleh : Habibie Khasim
Rabu | 14-12-2016 | 17:50 WIB
Syahrial-dari-Fraksi-PDI-P.gif Honda-Batam

Syahrial dari Fraksi PDI-P DPRD Tanjungpinang (Foto: Habibie Khasim)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sempena kedatangan para wisatawan dari Tiongkok, China ke Tanjungpinang pada 17 Desember 2016 mendatang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang meminta masyarakat tidak berprilaku buruk dan bersikap baik kepada wisatawan. Masyarakat Tanjungpinang sudah saatnya menjadi masyarakat yang sadar wisata, guna membantu pemerintah membangun kepariwisataan di Tanjungpinang.

Hal itu dikatakan oleh Syahrial dari Fraksi PDI-P, di DPRD Tanjungpinang. Dia mengatakan, masyarakat hendaknya dapat lebih bijaksana dalam menerima tamu di tanah Melayu. Makanya, dia meminta agar oknum-oknum yang "jahil" tidak melakukan tindakan yang membuat nama Tanjungpinang jelek di mata internasional.

"Contohnya, tau itu wisatawan asing, harga Taxi, harga makanan dan minuman dimahal-mahalin. Praktek "jahil" seperti itu kita harap jangan dilakukan, agar para wisatawan kerasan di Tanjungpinang," tutur Syahrial saat ditemui di Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (14/12/2016).

Untuk meminimalisir praktek-praktek oleh oknum seperti itu, Syahrial mengatakan perlu adanya pengawasan dari semua pihak.

"Kedatangan para wisatawan ini adalah awal dari kemajuan Tanjungpinang. Dari sini juga masyarakat bisa mendapatkan rezeki, tapi ya jangan malah harga Rp15 ribu menjadi Rp30 ribu," tuturnya.

Untuk itu, komisi II mengimbau kepada pemilik usaha agar terus memantau kinerja para karyawannya. Pasalnya, di Tourism Information Centre (TIC) Dinas Pariwisata Tanjungpinang, di gedung Gongong menerima pengaduan terkait hal tersebut.

"Bisa saja yang melakukan itu terkena sanksi nantinya dari pemerintah," tutur Syahrial.

Terkait hal ini, rekan Syahrial, dari komisi berbeda, Maskur sepakat terkait hal tersebut. Akan tetapi, menurut dia, haruslah imbang. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemko Tanjungpinang, pun harus melakukan pengawasan terhadap para turis itu.

"Semua yang terlibat, khususnya Imigrasi dan tidak terkecuali Pemko Tanjungpinang, harus melakukan pengawasan. Karena kesempatan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari kedatangan wisatawan ini ada, jadi jangan sampai kecolongan, karena belum ada yang berani bertanggung jawab tentang kemungkinan adanya upaya ilegal yang dilakukan wisatawan ini. Jangan sampai nanti malah semuanya lepas tangan, yang kualahan malah segelintir orang saja, seperti Imigrasi dan Kepolisian," tutur Maskur yang dijumpai di lokasi yang sama.

Maskur juga mengimbau kepada pihak maskapai agar benar-benar memastikan data kedatangan dan kepulangan para wisatawan tersebut.

"Jangan sampai yang datang 150 tapi yang pulang cuma 100 orang saja. Kita tidak takut, karena ada aparat hukum yang luar biasa, tapi tetap saja akan berdampak negatif kepada masyarakat lokal jika kecolongan," tutur Maskur.

Editor: Udin