Oleh Aulia Akmal Bahaduri

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2016. Joko Widodo yang menamakan kabinetnya dengan “Kabinet Kerja” memang belum merealisasikan program Nawacita secara keseluruhan, namun program-program tersebut sudah menunjukkan progres yang signifikan mengingat masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru berjalan dua tahun.

Tidak dapat dipungkiri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan sejumlah kinerja positif dengan terobosan beberapa keberhasilan program kerja yang telah dicapai selama ini salah satunya membangun Indonesia dengan penguatan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi sudah sesuai dengan konsep Nawacita dan Trisakti meski demikian masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah sembilan program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla: 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2.Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3.Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. 6.Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik. 8.Melakukan revolusi karekter bangsa. 9.Memperteguh ke-binekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

Selain itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga telah merumuskan Paket Kebijakan Ekonomi, antara lain: deregulasi untuk menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasi dampak krisis global, langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan, diskon tarif dan kemudahan izin penanaman modal, mendorong tenaga kerja agar terus meningkat.

Sehingga Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) tidak lagi terjadi, insentif pajak dan deregulasi bidang perbankan syariah, kawasan ekonomi khusus sumber daya air dan penyederhanaan izin impor obat, izin investasi, memperkuat daya saing dan daya tahan ekonomi, menitikberatkan kepada percepatan di sektor kelistrikan dan stabilitas pasokan dan harga daging sapi.

Selain itu, revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Perpres No 34/2014, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di antaranya berorientasi ekspor dan dana investasi real estate, kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB), dan percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Konsep Nawacita, dan Paket Kebijakan Ekonomi merupakan strategi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia melalui sektor perekonomian. Kemajuan sektor perekonomian adalah kunci dalam menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju. Dengan perekonomian yang kuat maka kesejahteraan masyarakatnya akan terjamin, sehingga tingkat kriminalitas yang sebagian besar karena faktur ekonomi akan menurun.

Oleh karena itu, tindakan awal dalam meningkatkan pembangunan perekonomian yaitu dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran. Infrastruktur merupakan dapur dari perokonomian negara, semakin besar dapur atau infrastruktur yang dibangun, maka produksi dan perekonomian negara akan meningkat secara signifikan pula.

Dalam memperkuat perekonomian pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi. Jokowi menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah.

Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera. Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses.

Selain gebrakan terkait pembangunan infrastruktur, terdapat terobosan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu kebijakan Tax Amnesty. Pembangunan ekonomi saat ini sedang berjalan menuju proses recovery kondisi ekonomi Indonesia. Dengan Tax Amnesty tersebut sudah menunjukkan titik cerah, dan optimisme untuk memberikan subsidi terhadap defisit neraca transaksi berjalan.

Program Tax Amnesty selain memberikan keuntungan bagi wajib pajak, program ini juga diharapkan akan membawa efek positif bagi perekonomian lebih luas termasuk bagi pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Tax Amnesty periode pertama telah berakhir, tercatat sudah sebanyak 347.033 wajib pajak (WP) yang mengikuti program ini, di mana tercatat dana repatriasi mencapai Rp 3.540 triliun dan tebusan pajak mencapai Rp 97,1 triliun.

Meski baru periode pertama, ternyata tax amnesty yang dilakukan Indonesia jadi yang tersukses di dunia. Selain itu juga masih banyak telah dilakukan terobosan-terobosan baru yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam memajukan Indonesia.

Kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di paruh kedua mendapatkan apresiasi dari publik. Keberhasilan dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla ditunjukkan dengan adanya hasil survei dari Center Strategic and International Studies (CSIS) terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Survei dilakukan pada tanggal 8-15 Agustus 2016 dengan 1000 responden secara acak (random sampling) dari 34 provinsi di Indonesia.

Responden adalah masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Margin of error dari survei ini sebesar 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tersebut menunjukkan trend kenaikan pada kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Apabila di tahun pertama tingkat kepuasan di angka 50,6 persen, maka di tahun kedua ini naik menjadi 66,5 persen.

Selain menunjukkan hasil dari sisi kepuasan masyarakat, survei tersebut juga menunjukkan hasil sebesar 89 persen masyarakat mengaku bahagia dengan kehidupan yang dijalani saat ini dan sebesar 70,9 persen masyarakat mengaku optimis dengan kehidupan mereka dalam 5 tahun yang akan datang. Masyarakat pedesaan lebih bahagia dan optimis dengan kepemimpinan Jokowi-JK dalam dua tahun ini.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan upaya maksimal dalam memajukan Indonesia dengan memperkuat sektor perekonomian nasional. Sehingga diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan pemberitaan dan opini publik yang cenderung mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demi kemajuan Indonesia, diharapkan agar masyarakat tetap mendukung aktif program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. *

Penulis adalah Peneliti LSISI