BATAMTODAY.COM, Karimun - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Karimun memastikan tidak akan bergabung dalam aksi bela Islam atas penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pada 2 Desember 2016 mendatang di Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan di sela-sela kegiatan ‎Focus Group Discussion (FGD) KAHMI dan HMI Kabupaten Karimun di aula Asrama Haji, Poros, Jumat (25/11/2016). Ketua KAHMI Karimun, Bambang Hermanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat intruksi dari KAHMI dan HMI Pusat.

"Sampai saat ini kita belum mendapat intruksi dari pusat untuk aksi 212 mendatang. KAHMI dan HMI Karimun dapat kami pastikan tidak ada yang berangkat," kata Bambang menanggapi BATAMTODAY.COM.

Ia mengatakan, kegiatan FGD dengan tema "Membangun Silaturahmi Keberagaman untuk Menjaga Kondusifitas Karimun" yang diselenggarakan KAHMI dan HMI Kabuapten Karimun, juga membuahkan beberapa poin penting, yakni:

• Setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Tetap menjaga Kebhinekaan dengan menghargai perbedaan suku, bangsa ,agama, dan ras demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang damai untuk menjaga keutuhan NKRI.
• Menolak segala bentuk faham yang anti Pancasila dan UUD 1945.
• Menolak dan menentang segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan di masyarakat dan mengancam kedaulatan NKRI.
• Mengamalkan dan mengemban nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam membangun peradaban bangsa dan negara.
• Meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinergitas antara elemen masyarakat Karimun dan bersama-sama turut serta menjaga kondusifitas, keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah Karimun.
• Mengedepankan cara-cara intelektual melalui diskusi dan dialog dalam penyampaian pemikiran atau aspirasi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
• Tidak akan terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
• Tidak akan terpengaruh dan ikut dalam isu dan aksi delegitimasi pemerintah atau kegiatan inkonstitusional.
• Mempercayakan penanganan segala kasus hukum kepada pemerintah atau aparat penegak hukum.

"Nah, inilah yang kita harapkan dari diskusi ini. Artinya, diskusi ini telah berhasil menyadarkan diri kita akan pentingnya keutuhan NKRI daripada yang lainnya," pungkasnya.

Editor: Udin