BATAMTODAY.COM, Jakarta - FPI dan sejumlah organisasi Islam lainnya direncanakan akan menggelar unjuk rasa menuntut agar Ahok ditahan pada 2 Desember 2016.

Tuduhan adanya rencana makar di balik demonstrasi 25 November dan 2 Desember mendatang diragukan oleh seorang pengamat karena tidak ditemukan adanya indikasi dan persyaratan politik yang mengarah penggulingan pemerintahan yang sah.

"Tidak ada oposisi yang signifikan saat ini, karena yang di luar pemerintah itu adalah Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat," kata peneliti dan pengamat politik LIPI, Siti Zuhroh, kepada BBC Indonesia, Senin (21/11) malam.

Dibandingkan partai pendukung pemerintahan Jokowi yang jumlahnya jauh lebih besar, menurutnya, kekuatan politik kelompok oposisi untuk memakzulkan Presiden Jokowi sulit terjadi.

Lagi pula, "Kita saksikan (hubungan) Pak Jokowi dan Pak Prabowo cair secara politik, apalagi yang mau dicurigai?" tandasnya.
Kapolri deteksi rencana makar di balik demonstrasi 2 Desember

Dalam jumpa pers Senin (21/11), Kapolri Jenderal Tito Karnavian menengarai ada rencana makar di balik demonstrasi yang bakal digelar sejumlah organisasi massa berlabel Islam pada 25 November dan 2 Desember mendatang.

Pada 25 November, menurutnya, "ada upaya tersembunyi dari kelompok yang ingin masuk ke DPR dan mau kuasai DPR." Tito tidak menyebut jati diri kelompok tersebut.

Dia juga menyebut demo 2 Desember tidak lagi murni semata kasus hukum dugaan penistaan agama dengan tersangka gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tapi ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari, dengan agenda-agenda politik lain di antaranya adalah upaya untuk melakukan makar," tegas Kapolri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi rencana unjuk rasa tanggal 2 Desember 2016.

Namun demikian, Siti Zuhroh menduga, pernyataan Kapolri -yang menengarai adanya rencana makar itu- lebih dilatari kekhawatiran jumlah pendemo yang jumlahnya lebih besar ketimbang jumlah personel polisi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Hal itu didasarkan pengalaman saat aparat kepolisian dan TNI mengamankan unjuk rasa 4 November lalu.

"Jumlahnya (pendemo) yang sangat besar akan membuat kerepotan Polri, meskipun sudah ditambah TNI," kata Siti Zuhroh.
Karena itulah, imbuhnya, sinyalemen adanya rencana makar oleh kelompok tertentu dalam unjuk rasa menuntut penahanan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, tersangka dugaan penistaan agama, lebih didasari rumor belaka.

"Seharusnya dalam bernegara tidak hanya semacam diwarnai oleh rumor politik atau fitnah politk atau praduga yang luar biasa," tegas Siti Zuhro.

Dia menekankan hal itu berdasarkan tuduhan serupa dalam unjuk rasa 4 November, namun siapa yang dimaksud tetaplah "gelap".

"Sampai sekarang masih gelap siapa yang dimaksudkan, lalu antar elit dan aktor politik sendiri juga bertanya-tanya, juga saling melempar tanda tanya," ungkapnya.

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Dardani