BATAMOTODAY.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap provokator yang mengajak masyarakat untuk menarik simpanan secara serempak dari perbankan (rush money) bersamaan dengan aksi demonstrasi yang akan digelar pada 25 November 2016 ditindak tegas. Pasalnya, hasutan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat umum.

"Saya berharap mereka yang melakukan penghasutan seperti itu ditindak secara tegas karena mereka melakukan ancaman terhadap kepentingan masyarakat bersama,” tutur Sri Mulyani, Senin (21/11).

Menurutnya, menjaga keamanan simpanan masyarakat di perbankan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini, tanggung jawab itu tidak hanya dipikul oleh perbankan dan pemerintah tetapi juga oleh masyarakat sendiri.

“Kami berharap masyarakat juga menjaga dan menjamin keamanan dari uang yang ada di perbankan. Tidak hanya demi ketenangan tetapi juga kemakmuran bagi seluruh masyarakat, termasuk umat Islam yang dihasut untuk melakukan hal-hal yang berpotensi merusak sendi-sendi ekonomi kita sendiri,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyatakan, kondisi perkonomian yang stabil dan kondusif juga dibutuhkan pemerintah untuk bisa memperbaiki kemakmuran dan memerangi kemiskinan.

Jika kondisi perekonomian buruk, golongan masyarakat yang akan terkena dampaknya terlebih dahulu adalah masyarakat miskin. Karenanya, ia berharap masyarakat tidak mudah terhasut isu #RushMoney2511.

“Dalam situasi yang tidak baik, yang paling merugi, yang paling terkena dahulu biasanya adalah golongan masyarakat miskin. Sehingga apapun keyakinan kita, politik kita, agama kita pasti kita akan peduli terhadap kerentanan masyarakat kecil,” jelasnya.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa, perbaikan situasi ekonomi dan stabilitas itu sangat-sangat penting, tidak hanya untuk segelintir kelompok tetapi yang paling penting adalah untuk masyarakat banyak,” tambahnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir beredar ajakan bagi umat muslim untuk menarik uang minimal Rp2 juta secara serempak pada 25 November 2016 mendatang di media sosial sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dituding menistakan agama. Hingga kini, ajakan itu masih tak jelas asal usulnya.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani