BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Vietnam untuk bekerja sama menerapkan kesetaraan upah minimum buruh di sektor industri. Pasalnya, persaingan upah relatif rendah yang ditawarkan kedua negara dinilai menjadi hal yang paling menjadi perhatian investor asing.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengharapkan kedua negara akan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain di Kawasan ASEAN untuk membuat sistem dalam menentukan standar upah minimum regional.

"Apalagi saat ini Indonesia dan Vietnam menjadi incaran para investor untuk membangun industri," kata JK dalam keterangan tertulis, Minggu (20/11/2016).

Wapres JK sebelumnya bertemu dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Tran Dai Quang dalam rangkaian kegiatan Economic Leaders Meeting di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC 2016) di Lima, Peru, Jumat malam waktu setempat atau Sabtu waktu Jakarta.

Dalam lawatan JK ke Peru, Wapres didampingi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir dan Staf Khusus Wapres RI Sofjan Wanandi.

Sementara Menteri Airlangga mengungkapkan bahwa kesepakatan nilai upah buruh diharapkan dapat menciptakan persaingan sehat dan adil.

“Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kerja sama dengan pemerintah Vietnam tentang adanya platform bersama untuk penetapan upah sektoral industri sehingga Indonesia dan Vietnam tidak diadu oleh investor,” kata Airlangga.

Dia melanjutkan, selama ini banyak investor yang kerap membandingkan tingkat upah buruh di Indonesia dan Vietnam.

"Dan minimum salary di Indonesia dan Vietnam selalu diadu mana yang lebih rendah. Dengan adanya kesamaan upah minimum sektoral, maka tentunya akan menciptakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik sesuai dengan salah satu tema APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik) saat ini yaitu terkait dengan human development," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan industri tertentu seperti sektor padat karya selalu membedakan selisih upah pekerja tanpa memperhitungkan harga barang pada konsumen akhir terutama di pasar global. “Sehingga, di tengah itu ada yang memanfaatkan. Nah, itu yang ingin dicegah,” ujarnya.

Menurut Airlangga, perbandingan upah di kedua negara sebenarnya tidak harus menjadi alasan yang tepat membuka investasi. Namun yang penting dibandingkan adalah perihal kesetaraan dalam hal kesejahteraan pekerja di kedua negara.

Selain soal upah, pertemuan bilateral tersebut juga membahas kerja sama tentang pengembangan rantai nilai dunia atau global value chain di sektor industri otomotif, kimia dan digital.

“Kementerian Perindustrian siap menindaklanjuti berbagai usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla kepada pemerintah Vietnam,” katanya.

Menanggapi usulan Indonesia, Presiden Vietnam merespons dengan baik dan mengatakan akan menindaklanjuti usulan itu. Sementara Menteri Perindustrian Airlangga pun berharap nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Vietnam dapat meningkat dua kali lipat yakni dari US$5 miliar menjadi US$10 miliar.

Editor: Surya