BATAM, BP Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pemanfaatan Aset menggelar workshop pembangunan apartemen rakyat di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Gedung IT Centre pada Rabu (16/11/2016) siang itu dihadiri lebih dari 100 peserta.

Wakil Kepala BP Batam, Agus Tjahajana, dalam sambutannya mengatakan, rencana pembangunan apartemen rakyat salah satunya dilatarbelakangi oleh terbatasnya lahan di Batam untuk rumah penduduk. Nantinya, paradigma pembangunan perumahan diharapkan tidak lagi membangun rumah tapak melainkan secara vertikal, baik itu pemerintah maupun swasta.

Menurut Agus, pembangunan apartemen tidak hanya dilihat secara fisik dan sisi bisnis saja dari berdirinya suatu bangunan, melainkan terciptanya suatu manajemen pengelolaan apartemen di mana akan menciptakan suatu lingkungan yang komunikatif, aman, tentram dan nyaman untuk tempat tinggal.

"Apartemen tidak hanya dilihat secara fisik, namun bagaimana membangun sebuah komunitas hubungan kekeluargaan di tempat tersebut. Sebuah bangunan yang tidak saja tempat berteduh, tetapi bisa mengisi esensi dari sebuah keluarga," harapnya.

Fokus workshop tersebut, bagaimana melihat arah kebijakan pembangunan apartemen rakyat di Batam ke depan, dengan mempertemukan antara swasta dan pemerintah. Konsep apartemen rakyat menggunakan skema kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Di mana nantinya akan diperuntukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan penyediaan apartemen rakyat dilatarbelakangi oleh pesatnya urbanisasi di kota-kota besar, keterbataasan terhadap ketersediaan lahan bagi perumahan layak huni, tata ruang kota masih kumuh, dan belum memadai rumah susun yang terbangun.

BP Batam sebagai bagian dari pemerintah, diharapkan memanfaatkan aset dan menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai salah satu solusi dalam penyediaan hunian secara vertikal dengan memanfaatkan lahan secara efektif dan efisien.

Workshop pembangunan apartemen rakyat di Batam mencangkup aspek tata ruang peruntukan bagi MBR, komersial, fleksibilitas dan pengendalian dalam pembangunan perumahan.

Kemudian, skema ketersediaan (konstruksi, operasi, dan pemeliharaan) yang sesuai dengan kualitas dan atau kriteria sebagaimana diatur dalam Perpres no 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur sosial termasuk di dalamnya infrastruktur perumahan rakyat.

Hal lain turut mengemuka ialah alternatif pembangunan rumah susun dengan skema rusunawa (seperti rusun Jamsostek) dan rusunami (apartemen komersial). Model subsidi silang antar hunian subsidi dan hunian komersial di mana dapat diperjualbelikan sesuai Kepmenpupera no 425/kpts/M/2015 tentang batasan harga jual rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. Selanjutnya birokrasi perijinan konstruksi oleh pemerintah daerah.

Dengan diselenggarakannya workshop ini, diharapkan akan memberikan pengertian bagi para pemangku kepentingan untuk mempengaruhi struktur dan pola ruang kota dan menciptakan kawasan yang optimal, sistemik, dan mendukung aktivitas ekonomi perkotaan.

Workshop menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam Baskoro Ananto Hadi, Konsultan Seno Prakoso, Komisaris PT Kinarya Rekayasa Sulistyana, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian RI Bastary Pandji Indra, Kabid Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Nunun Yanuati, dan perserta diantaranya Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Kepri, REI Batam, konsultan, BNI, perusahaan, akademik dan notaris.

Editor: Dardani