Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Anambas sebagai Daerah Perbatasan Alami Ketidakadilan dalam Pembangunan
Oleh : Irawan
Kamis | 17-11-2016 | 15:14 WIB
Haripinto2.jpg Honda-Batam

Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPR RI Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam masih mengalami ketidakadilan dalam pembangunan.

 

"Ada ketidakmerataan dari pembagian dana transfer ke daerah dan alokasi pembangunan dari pusat. Natuna saja dapat dana pembangunan daerah perbatasan dan peningkatan indsutri perikanan hampir lima triliun atau sekitar Rp 4,8 triliun," kata Haripinto di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Menurutnya, Anambas harusnya juga mendapatkan dana pembangunan daerah perbatasan dan peningkatan industri perikanan, karena sama-sama merupakan daerah perbatasan seperti halnya Natuna.

"Sekarang saja Ikan Tenggiri di Anambas melimpah, tapi kesulitan untuk memasarkan karena kesulitan dalam pengangkutan sehingga harganya murah. Ini akibat kesulitan infrastruktur dan susah ngurus ijinnya. Harusnya Anambas mendapatkan juga dana pembangunan seperti Natuna," katanya.

Anambas, kata Haripinto, juga mendapatkan ketidakadilan sebagai daerah penghasil migas dari waktu ke waktu. Hal itu bisa dilihat dari pembagian Dana Transfer dari pusat yang diterima Anambas dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) maupun daerah di provinsi lain.

"Contoh DBH Migas yang diterima Anambas sebagai penghasil sama dengan yang diterima Lingga yang bukan merupakan daerah penghasil. Bahkan tak beda jauh yang diterima daerah lain di provinsi lain, padahal harganya sedang bagus-bagusnya," kata Senator asal Kepri ini.

Namun, soal ketidakadilan soal pembagian Dana Transfer dari DBH Migas juga dialami oleh Kabupaten Natuna yang merupakan daerah induk Anambas, sebelum dimekarkan.

"Tetapi Natuna tertolong oleh dana pembangunan daerah perbatasan dan peningkatkan industri perikanan, sementara Anambas tidak sama sekali. Yang diterima Anambas hanya DBH fisik Rp 79 miliar dan non fisik Rp 15 miliar, itu saja yang diterima Anambas," katanya.

Haripinto menambahkan, pembangunan secara fisik yang terlihat di Anambas adalah masalah kelistrikan di tiga pulau besar di Anambas, yakni Pulau Siantan, Jemaja dan Matak. "Listriknya di tiga pulau ini sudah menyalah 24 jam," katanya.

Editor: Surya