BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono menerima puluhan awak media massa (wartawan) nasional baik cetak, elektronik dan online yang biasa melakukan peliputan sehari-hari di lingkungan parlemen, di ruang rapat Sesjen MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Pertemuan tersebut dalam rangka bincang-bincang dan diskusi santai membahas berbagai persoalan bangsa terutama soal kerja-kerja dan program lembaga MPR RI sepanjang tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut, Maruf mengungkapkan bahwa tak terasa sudah berjalan satu tahun kerja-kerja dan program MPR R melaksanakan wewenang dan tugas kenegaraan yang tentu sangat dinamis, dari awal masa jabatan sampai saat ini.

Kerja-kerja MPR tersebut, adalah melaksanakan pemasyarakatan ( sosialisasi ) dan pengkajian. Menurut Maruf, dua hal itu tentu masih banyak yang harus dibenahi dan digali lebih dalam lagi dengan tujuan menuju kesempurnaan hasil.

“Lembaga MPR kelihatan simple, tapi nyatanya mobilitas kita sangat tinggi, teman-teman wartawan bisa merasakan hal itu. Program-program di dalam MPR sangat besar juga program alat kelengkapan MPR itu banyak, demikian juga dengan fraksi-fraksi semua punya program anggota juga, oleh karena itu semua sumber daya diberbagai bidang kita kerahkan untuk mendukung itu semua,” katanya.

Diutarakan Maruf, banyak elemen masyarakat yang menilai kerja-kerja dan program MPR sudah jauh lebih baik. Melihat itu, pertanyaan besarnya adalah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh MPR agar menjadi jauh lebih baik lagi. Itulah dinamika, semua berputar menjadi jauh lebih baik atau diam di tempat.

“Untuk itulah, kami harap rekan media massa nasional bisa memberikan masukan, pikiran yang inovatif apapun yang sekiranya bisa untuk perbaikan semua. Media dan MPR sebenarnya adalah mata rantai kerja kerja keras MPR. Hasil-hasil kerja MPR, tidak akan sampai ke masyarakat jika media tidak mempublikasikan,” imbuhnya.

Maruf berharap agar program MPR mendapatkan dorongan dari publikasi media sehingga masyarakat tahu apa yang dikerjakan MPR. Dari sana diharapkan sinergitas muncul anatra MPR, media dan masyarakat.

“Jangan kita menggebu-gebu melakukan pelayanan publik tapi masyarakat tidak respon ya ga bagus juga. Walaupun kita siapkan instrumen apapun, jika responsifitas tidak muncul, percuma. Kita misalnya ingin mengembangkan IT besar-besaran. Secara teori e-government kan luar biasa itu, tapi begitu masyarakat tidak memanfaatkan atau tidak mengetahui ada hal itu karena peran media kurang kuat, akan menjadi tidak efektif juga dan tidak memberikan benefit kepada masyarakat buat apa,” ujarnya.

Kepada awak media massa nasional, Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono juga membahas tentang Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai supporting system memiliki keinginan dan upaya untuk berkiprah dan berperan dalam memberikan dukungan riil pengimplementasian langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah yakni 8 area perubahan Reformasi Birokasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI yakni, Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik serta Mindset dan Cultural Set Aparatur.

Pada area perubahan pertama yakni Organisasi, Maruf menyampaikan bahwa MPR saat ini memang berupaya sedang berbenah melakukan penataan struktural di Setjen MPR RI.
Penataan struktural di MPR itu dibuat didasarkan Keppres Tahun 1999. Seharusnya setiap ada perubahan tentu harus ada evaluasi dan ada penataan.

Tapi, walaupun MPR sudah mengalami perubahan yang utama adalah perubahan desain ketatanegaraan sejak 1999-2002, struktural MPR belum mengalami perubahan padahal Keppres yang mendasari dibuatnya penataan struktural di MPR sudah sangat lama sudah 17 tahun sejak 1999.

“Penataan tersebut perlu disesuaikan dan kita sedang melakukan penataan tersebut. Penataan tersebut bukan berarti merombak, tapi menyempurnakan mana-mana yang kurang sehingga nanti ke depannya, MPR memiliki struktur organisasi yang makin bagus dan sempurna,” katanya.

Pada area Sumber Daya Manusia Aparatur, Maruf menjelaskan bahwa Setjen MPR akan terus berupaya menciptakan budaya kerja dari SDM yang lebih produktif, efisien, efektif dan terbuka. Akuntabilitasnya harus lebih bagus.

“Akuntabilitas aparatus sipil itu menurut saya, sebenarnya bukan kepada atasannya, tapi harus kepada publik. Makanya saat ini, akuntabilitas menggeser paradigma yang namanya responsibility/ tanggung jawab. Kalau sudah melaksanakan responsibility/tanggung jawab kepada atasannya apalagi sudah dibilang bagus oleh atasannya selesailah sudah. Sekarang tidak lagi. Salah sedikit saja maka akan ada yang menguggat. Makanya prinsip akuntabel itu bisa juga termasuk berani digugat. Ini belum termasuk bagaimana aparatur sipil itu harus juag mampu memberikan output, outcome dan impact dampak dari kerja-kerjanya melayani publik,” pungkasnya.

Editor: Surya