BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah terpenting yang melahirkan Indonesia. Setelah berabad-abad dikalahkan oleh kolonialisme, dengan politik devide et impera-nya, para pemuda dari berbagai daerah dan suku bangsa di Nusantara mengikrarkan persatuan anti-kolonial di atas pijakan: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: INDONESIA.

Ikrar itu sangat penting. Untuk pertamakalinya dalam sejarah, politik devide et impera kolonial mulai terpatahkan. Pergerakan nasional yang dipelopori para pemuda pelan-pelan berhasil menyingkirkan sekat-sekat yang selama ini memisah-misahkan perjuangan mereka, terutama semangat kesukuan dan kedaerahan.

Hari ini, 28 Oktober 2016, tepat 88 tahun Sumpah Pemuda. Bangsa ini hampir tidak lagi berhadapan dengan sekat-sekat kedaerahan dan kesukuan. Tetapi kita berhadapan dengan sekat-sekat baru yang memisahkan kita satu sama lain: kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan.

Hingga Juli 2016, masih ada 21 juta rakyat Indonesia yang hidup miskin (BPS). Rasio gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, juga masih tinggi: 0,39 (turun dari 0,41 di tahun 2015). Ketimpangan aset juga tinggi: sebagain besar aset dikuasai oleh pemilik modal dan konglomerat besar.

Padahal, nation bernama Indonesia ini lahir, salah satunya, karena adanya persamaan nasib. Republik Indonesia ini diperjuangkan dengan penuh pengorbanan oleh para pendiri bangsa dan generasi terdahulu karena adanya rindu yang tidak tertahankan kepada cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Di sisi lain, para pemimpin politik dan partai politik terpecah-belah oleh politik devide et impera gaya baru, yakni free fight liberalism dan kepentingan sempit golongan. Mereka sibuk bertempur satu sama lain untuk kepentingan sempit golongannya.

Sementara demokrasi yang kita anut sekarang masih berkutak pada tataran prosedural: rutinitas pemilihan lima tahunan dengan biaya politik yang sangat mahal. Demokrasi prosedural ini gagal mendatangkan kemakmuran dan keadilan sosial.

Di sisi lain, rongrongan terhadap fondasi kebangsaan kita tak kalah gencarnya. Mulai dari politik adu domba berbau SARA, menguatnya intoleransi dan fundamentalsime, terorisme, hingga adanya keinginan sejumlah kelompok mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar Agama.

Belum lagi gempuran dari luar berbentuk globalisasi neoliberal yang hendak mengembalikan kita sebagai "negara jajahan". Globalisasi neoliberal ini sebetulnya hanyalah baju baru dari model penjajahan gaya baru atau neokolonialisme. Motif mereka tetap sama dengan penjajahan lama: penguasaan bahan baku, pasar, tenaga kerja murah dan penanaman modal asing.

"Itulah tantangan kebangsaan yang kita hadapi di momentum peringatan 88 tahun Sumpah Pemuda. Mari kita berusaha mengatasi berbagai tantangan itu dengan memperkuat persatuan nasional," kata Waketum KPP Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Alif Kamal, dalam rilis yang diterima BATAMTODAY.COM, Jumat (28/10/2018), sebagai pengantar diskusi terbuka dengan tema: "Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat, Problematika 88 Tahun Sumpah Pemuda" yang diselenggarakan di Kantor KPP PRD, Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Pertama, persatuan nasional harus dibangun di atas cita-cita kemerdekaan, yaitu Trisakti.
Kedua, persatuan nasional dalam kerangka memastikan penyelenggaraan negara mengabdi pada cita-cita kemerdekaan. Untuk itu, penyelenggaran negara harus terpastikan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, persatuan nasional untuk menjaga keselamatan Republik Indonesia, baik dari rongrongan dari internal (politik adu domba berbau SARA, intoleransi, dan lain-lain) maupun dari ancaman neokolonialisme.

Diskusi terbuka yang dimulai pukul 14.00 Wib itu, menghadirkan empat narasumber:

1. Amin Mudzakkir, Peneliti LIPI
2. Ray Sahetapy, Budayawan
3. Dedy Rachmady, Mantan Ketua Presidium GMNi
4. Rudi Hartono, Wasekjend KPP PRD

Editor: Yudha