2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo, dalam wawancara eksklusif dengan BBC, sempat menjawab sejumlah pertanyaan pembaca terkait pemerataan pembangunan ekonomi.

Puluhan pertanyaan yang masuk melalui Facebook BBC Indonesia termasuk dari Azriel Ae yang menulis, "Tolong sampaikan ke pak Presiden, Indonesia bukan hanya Pulau Jawa" dan Eko Kurniawan yang menyatakan, "Bangun jalan di Jawwaaa terusss...memang RI cuma Jawa?"

Pertanyaan soal pemerataan pembangunan ekonomi ini memang yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk dijawab dengan menyebutkan pembangunan difokuskan pada "Indonesia sentris."

"Saat ini pembangunan bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris seperti jalan tol di Sumatera yang sudah dimulai di Lampung dua tahun lalu, dimulai dari Lampung akan menuju ke atas sampai ke Aceh Barat. Kemudian juga pelabuhan besar Kuala Tanjung di Sumatera Utara 2000 hektar yang juga kita bangun," kata Presiden Jokowi menjawab berbagai pertanyaan itu melalui BBC Indonesia.

"Selain itu jalan tol misalnya di Kalimantan, dari Balikpapan ke Samarinda, juga dalam proses dibangun. Dan jalur kereta api di Sulawesi sudah dimulai dua tahun yang lalu. Saya kira inilah Indonesia-sentris," tambahnya.

Pertanyaan lain melalui Facebook BBC Indonesia termasuk dari Dodi Yuda yang menulis, "Mohon disampaikan kepada Pak Presiden agar wilayah perbatasan diperhatikan dan digesa pembangunannya," dan Kiagus Fadhel yang mengatakan, "Pak mau nanya: Di Papua akses Jalannya sekarang gimana..???"

Menjawab pertanyaan ini, Jokowi mengatakan, "Juga Trans-Papua. Ini terus kita kebut siang malam agar pembangunan ini merata di seluruh Indonesia. Tetapi juga yang kedua, untuk desa-desa. Tahun yang lalu dana desa Rp20,5 triliun.

Tahun 2016 ini, Rp47 triliun. Ini nanti juga yang akan memeratakan. Ada peredaran uang, ada perbaikan ekonomi di desa, infrastruktur di desa karena memang anggarannya masuk ke desa-desa Rp47 triliun."

Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan ‘Satu Harga BBM’ di Papua dan harga di Jawa, Selasa (18/10). "Ada ketidakadilan. Di Jawa harga BBM Rp7.000. Di Wamena, harga BBM Rp60.000-Rp70.000 per liter. Saya gak bisa seperti itu. Kalau di sana, di Barat, di Tengah, ya di sini harusnya sama harganya,” kata presiden dalam pencanangan di Yahukimo, Papua.

Kebijakan yang dalam hitungan Pertamina dapat membuat perusahaan itu rugi sekitar Rp800 miliar per tahun, dikatakan Presiden Jokowi, "Masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Banyak komentar menyangkut berita ini, termasuk Hendra Fahrizal yang menulis, "Bergetar hati membacanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebut setiap Senin saat upacara dulu, tapi kita selalu lupa apa maknanya untuk 250 juta rakyat dari Sabang sampai Merauke."

Pendapat lain dari Rio Albert yang menyatakan, "Yang penting dijaga stabilitas pasokan, kemudian awasi jangan sampai jatuh ke tangan penimbun BBM. Lahir besar di pedalaman Papua, saya sudah rasakan susahnya mendapat BBM, subsidi yang harus pakai kupon 6 liter per orang setiap dua minggu atau lebih."

Sejumlah pembaca mengkritik Pertamina menyangkut perhitungan kerugian dengan penerapan kebijakan ini. "Pertamina laba tahun lalu saja hampir Rp50 triliun. Rp800 miliar tidak ada apaa-apanya lah," tulis Oki Andrealasson, dan Fami Suparmi mengatakan, “Pertamina bukan rugi Rp800 milyar tapi untungnya berkurang Rp800 milyar. Dikiranya kesejahteraan ini hanya untuk kelompok Pertamina doang ya..”

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Dardani