BATAMTODAY, Jakarta - Setelah kosong hampir dua bulan, dan dipegang Plt. Luhut B Pandjaitan, akhirnya Presiden Joko Widodo menunjuk Ignasius Jonan menempati posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (14/10/2016).

Tidak hanya mantan Menteri Perhubungan itu yang dipercaya Jokowi memimpin Kementerian ESDM. Manatn Menteri ESDM Arcandra Tahar juga dipercaya jadi Wakil Menteri ESDM. Apa tanggapan para pegiat lingkungan?

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, mengatakan, siapapun Menteri ESDM harus mampu membawa perubahan paradigma dalam pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di Indonesia.

"ESDM ke depan harus bisa memimpin Indonesia menuju pembangunan bersih dan rendah karbon yang tak lagi berbasis sumber energi fosil," katanya di Jakarta, Jumat (14/10/16).

Pada sektor energi, sambungnya, seiring target pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca 29 persen hingga 2030 guna mengurangi dampak perubahan iklim, maka penting percepatan energi terbarukan.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan serta pulau-pulau terdepan,” ujar dia.

Dia menilai, energi terbarukan harus memiliki kebijakan atau aturan tersendiri. Kalau membandingkan dengan sumber energi lain, ada UU yang mengatur, misalnya UU Migas, UU Mineral Batubara, dan UU Panas Bumi.

"Energi terbarukan tak ada kebijakan khusus yang mendukung. Pemerintah dan DPR perlu membuat UU khusus mendorong percepatan energi terbarukan, dan membuka sekat maupun hambatan kebijakan, terutama hambatan fiskal, dan mendorong investasi lebih besar untuk energi terbarukan,” pungkasnya.

Menteri ESDM, lanjutnya, juga harus berani melawan mafia energi fosil yang selama ini menikmati subsidi negara begitu besar dan menghambat langkah menuju kedaulatan energi berbasis sumber energi terbarukan.

"Tak hanya itu. Pada sektor sumberdaya mineral, Jonan harus berani melawan keinginan korporasi dalam mengeruk kekayaan alam dengan cepat dan ekspor bahan mentah," ucap Yaya, panggilan akrab Direktur Eksekutif Walhi Nasional ini.

"Pencadangan mineral buat kebutuhan strategis negara masa depan harus bisa dipastikan, sambil memastikan tanggung jawab korporasi dalam merehabilitasi dan menetralisir wilayah-wilayah bekas tambang yang rusak dan tercemar berat," tambahnya.

Untuk itu, Yaya meminta Kementerian ESDM untuk memperbaiki tata kelola, antara lain, pertama, reformasi birokrasi, dan membersihkan kementerian dari mafia sumber daya alam. Kedua, review perizinan yang sudah dimulai sejak korsup KPK dan penegakan hukum. Ketiga, transparansi kepada publik perizinan dan wilayah-wilayah konsesi korporasi ekstraktif.

Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, juga menanggapi Menteri ESDM baru ini. Dia mengatakan, pekerjaan rumah Menteri Jonan, yakni membenahi tata kelola energi dan sumber daya mineral.

Saat ini, pemerintah masih melihat energi dan sumber daya mineral sekadar penggerak pertumbuhan ekonomi. Alhasil, perekonomian benar-benar ditopang energi fosil.

"Ini berbahaya. Pengalaman di banyak negara, negara-negara yang sangat tergantung perekonomian pada bahan bakar fosil akan sangat rentan terkena dampak fluktuasi komoditas itu," ungkapnya.

Untuk itu, kata Arif, Jonan harus mempunyai visi jelas bagaimana mencapai kedaulatan energi tanpa mengorbankan lingkungan dan iklim. Saat ini, pemerintah masih terpaku pada bahan bakar fosil seperti batubara, dalam pemenuhan energi nasional. Padahal, sumber energi ini berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan iklim.

Dia mendesak, Jonan serius mendorong dan mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. "Menteri Jonan harus bisa menjadi konduktor yang baik dan tegas dalam implementasi kebijakan energi nasional. Jonan harus dapat bekerja sama dengan PLN, hingga mematuhi target dan kebijakan apa yang ditetapkan pemerintah."

William Sabandar, mantan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, menilai positif pemilihan Jonan dengan melihat pengalaman, komitmen dan kapasitas sang menteri selama ini dalam membangun Indonesia lebih baik ke depan.

Dia berharap, Jonan dapat melanjutkan membangun sektor bersih, bebas praktik mafia dan korupsi. "Tentu melihat secara menyeluruh pengembangan energi kita, yang harapannya bisa fokus pada energi terbarukan,” katanya.

Era Menteri ESDM Sudirman Said, guna memperkuat urusan energi terbarukan, ada tim khusus dinamakan Tim Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan di Kementerian ESDM. Tim ini baru saja disunat Plt. Menteri ESDM Luhut B Pandjaitan.

Tri Mumpuni, tokoh penggerak pengembangan energi terbarukan untuk masyarakat kawasan terpencil, mengatakan, pekerjaan Jonan banyak untuk memngembangkan energi terbarukan. Terutama akses energi bagi masyarakat terpencil dengan energi terbarukan.

"Keteradilan energi buat seluruh rakyat Indonesia harus dibuka," kata perempuan dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan ini.

Menurut dia, program listrik perdesaan dengan melibatkan masyarakat, dan pendampingan masyarakat oleh sarjana yang berkompeten. Juga membuat listrik dengan melihat potensi energi yang tersedia di daerah itu.

Pesimis
Sementara, Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pesimis pemilihan Jonan sebagai Menteri SDM akan berpengaruh signifikan bagi perbaikan tata kelola ESDM guna menekan laju kerusakan lingkungan dan keselamatan rakyat dampak tambang dan energi.

"Sebenarnya, pergantian kepemimpinan bukan solusi. Terpenting, bagaimana persoalan kebijakan energi perlu diubah mengedepankan energi bersih, terbarukan, yang ramah lingkungan."

Pemilihan Jonan, katanya, memiliki keterkaitan dengan infrastruktur pengangkutan komoditas dalam RPJMN --dengan melihat latar belakang yang dia miliki. Dia menyebut, infrastruktur kereta api batubara dan pelabuhan khusus batubara.

Bukan itu saja. Jatam menilai, Jokowi ceroboh memilih kembali Achandra Tahar. "Dia yang merekomendasikan perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport," ujar Melky Nahar.

"Jadi, tambah jelas posisi Achandra mewakili kepentingan perusahaan itu bersama Plt Menteri ESDM, Luhut B Pandjaitan yang hendak merevisi PP Nomor 1 Tahun 2014."

Hindun Mualaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, menyebutkan, meski tak memiliki isu profesional bidang energi, kinerja Jonan cukup baik kala menduduki posisi Menteri Perhubungan.

"Tata kelola ESDM yang carut marut ini membutuhkan kepemimpinan kuat dan koordinasi kuat pula. Isu energi cukup teknis, detail dan beragam. Jonan perlu belajar cepat.”

Energi, katanya, juga berperan dalam komitmen penurunan emisi karbon Indonesia di dunia. Sayangnya, para pemimpin Indonesia masih kurang kemauan politik ke arah energi bersih.

Memang, katanya, pindah dari energi fosil ke terbarukan bukan perkara mudah. Untuk itu, katanya, perlu sinergi antarkementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Industri dan lain-lain.

Dia berharap, Jonan independen dan tak bisa disetir kepentingan industri. “Energi ini kepentingan politiknya besar sekali,” ujarnya.

Hindun meminta, Jonan punya visi jelas dalam membangun energi di Indonesia dan bijak dalam menanggapi proyek 35.000 MW. ”Selama ini dampak tak pernah dilihat dari sisi sosial, lingkungan, kesehatan dan eksternal lainnya. Semoga proyek ini masih bisa direvisi.”

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay, menduga, Jokowi mau memperbaiki sistem transportasi minyak dan gas dengan menunjuk Jonan. "Pembenahan sektor industri ini memang dibutuhkan," katanya.

Sebelum menjadi Menteri Perhubungan, Jonan duduk sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT KAI dan Citibank. Kemampuan manajemen ini, mungkin dapat dikombinasikan dengan pengetahuan Wakil Menteri, Archandra Tahar.

"Untuk manajemen tata kelola dan mendorong akuntabilitas perusahaan migas dan tambang,” katanya.

Dia berharap, perbaikan tata kelola ESDM bisa kelar dalam tiga tahun terakhir masa kepemimpinan Jokowi. ”Roadmap sudah ada, secara konsisten terus dijalankan. Jangan buat baru,” katanya.

KESDM, katanya, perlu menguatkan hilirisasi energi, dan penertiban IUP yang seringkali berbenturan dengan kewenangan daerah.

Sedangkan, pengetahuan ketahanan energi dan pemanfaatan energi baru, katanya, tak terlalu dipahami Jonan. Ditambah lagi, Archandra memiliki peran dalam industri minyak dan gas, hingga kemungkinan tak bisa tegas pada pelaku industri dan pengusaha sektor ini. (*)

Sumber: MANGOBAY.CO.ID
Editor: Dardani