BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan, kenaikan tarif UWTO dan keluhan sejumlah pengusaha Batam terhadap pelayanan BP Batam akan dievaluasi dan disampaikan pada pemerintah pusat.

"Bukan saya menolak kenaikan UWTO, tapi Adaoo.....pengusaha juga memang sudah teriak-teriak atas kebijakan kenaikan UWTO oleh pemerintah pusat ini," ujar Nurdin.

Harusnya, tambah Nurdin, dengan konsisi ekonomi saat ini yang lesu saa ini, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung dunia usaha. Tapi karena kenaikan UWTO adalah kebijakan pusat dan kebijakan BP Batam, yang dianggap pengusaha tidak pro pengusaha dan investasi, dirinya akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden.

"Saya juga menampung dan mendengar keluhan dari pengusaha, dan hal ini akan kami inventarisir dan laporkan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang diberikan pusat," ujarnya.

Teori pemerintah, kata Nurdin, selalu mendorong dunia usaha dan investasi agar dapat berkompetisi serta bersaing dengan negara lain. Karena memang persaingan dunia usaha dalam ekonomi global saat ini semakin ketat.

"Roh dari Batam ini, memang salah satunya adalah penopang investasi dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi dan kepastian regulasi yang berpihak pada dunia usaha," ujarnya.

• Baca juga: Tarif UWTO Bakal Naik, Ini Kata Walikota Batam

Mudah-mudahan, inventarisasi sejumlah permasalahan yang dihadapai pengusaha di Batam segera bisa disampaikan pada Presiden. Pemerintah pusat akan mempertimbangkan kebijakan kenaiakan UWTO yang akan dilakukan.

"Kami akan laporkan dan meminta pertimbangan dari pemerintah pusat untuk menunda kenaikan UWTO ini, demikian juga dengan keluahan sejumlah pengusaha di Batam," ujarnya.

Editor: Yudha