BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, berhalangan hadir Karena menghadiri kunjungan Presiden dalam Latihan Operasi Angkasa Yudha TNI-AU di Natuna. Paripurna Penyerahan Nota Keuangan APBD-P 2016 Kepri kembali ditunda DPRD Kepri, Senin (10/10/2016) mendatang. 

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, pengunduran paripurna penyerahaan Nota Keuangan APBD-P 2016 Provinsi Kepri itu, terpaksa diundur atas adanya agenda Kunjungan Presiden dalam menyaksikan Latihan Operasi Angkasa Yudha 2016 di Natuna.

"Sesuai dengan Agenda Banmus, seharusnya Paripurna Penyerahaan Nota Keuangan APBD-P 2016 Kepri telah diagendakan pada, Rabu (5/10/2016) semalam. Tetapi karena Gubernur berhalangan dan mendampingi kunjungan Presiden di Natuna, maka agendanya terpaksa diundur," ujar Jumaga Nadeak.

Sesuai dengan aturan, tambah Jumaga, yang harus menyerahkan Nota Keuangan APBD dan APBD-P itu, harus Gubernur atau Wakil Gubernur dan tidak bisa diwakilkan kepada Sekda atau Plt.Sekda. Dan karena kegiatan Presiden itu, maka dilakukan penundaan.

"Atas dasar itu, Senin minggu depan, Paripurna Nota Keuangan APBD-P 2016 baru dapat dilaksankaan dan disesuaikan dengan penyerahaan Ranperda BUMD, terkait dengan penerimaan Dana Hibah Pusat Ke PDAM sebesar Rp22 miliar lebih, yang Perdanya harus segera dibuat," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPRD Kepri menyepakati, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Priorotas Platfon Anggaran Sementara (PPAS), APBD-P 2016 Kepri, dengan besaran Rp.3.008 triliun.

Penyerahan dan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD-P Kepri 2016 ini dilakukan Pemerintah dengan DPRD Kepri pada Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kepri, Rabu (28/9/2016) lalu.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, dari pra pembahasan antara Banggar DPRD dan Pemerintah Kepri, total kekuatan APBD-P 2016 Provinsi Kepri Rp3.008 triliun dan mengalami kekurangan Rp18.601 miliar.

"Pemerinta dan DPRD Kepri terus berusaha untuk melakukan efisiensi di tengah defisit anggaran yang dialami Provinsi Kepri saat tahun ini. Selain itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk bisa bersama-sama melakukan efisiensi, agar angka defisit tidak terus melebar," kata Jumaga saat paripurna Mou KUA PPAS APBD-P di ruang rapat paripurna DPRD Kepri.

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (banggar) telah melakukan efisiensi belanja kegiatan SKPD sebanyak Rp251,720 miliar. Sedangkan dana hibah yang dirasionalisasi sebesar Rp32,510 miliar.

"Adapun total efisiensi mencapai Rp284.231 miliar dari Rp3,008 total kekuatan APBD-P yang disepakati," ujar Jumaga

Mengenai pendapatan, Pemprov Kepri tahun ini mendapat tambahan pendapatan sebesar Rp123.878 miliar. Angka itu didapat dari Dana BOS Rp81,8 miliar, dana DAK Rp2,83 miliar dan pendapatan operasional RSUD sebesar Rp16,883 miliar.

Selain itu dana hibah berupa penyertaan modal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp22,334 miliar juga masuk dalam pendapatan tambahan. Dana-dana tersebut, kata Jumaga merupakan pendapatan non riil atau non tunai, di mana dananya langsung dikembalikan ke pusat.

Editor: Udin