BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI ke-71 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2016) kemarin, terlihat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain digelar sederhana, peringatan itu juga tidak dihadiri Presiden Joko Widodo yang berstatus panglima tertinggi.

Berdasarkan catatan, dalam 15 tahun terakhir presiden selalu menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT TNI.

Pada 2015 misalnya, Jokowi untuk pertama kali memimpin peringatan HUT TNI yang dipusatkan di Cilegon, Banten. Tahun ini, inspektur upacara melekat pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Ketika absen di Cilangkap, Jokowi tetap berada di Jakarta. Pagi kemarin, dia menerima kedatangan Ketua BPK Harry Azhar Aziz untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016 di Istana Merdeka.

Lingkar istana pun menyadari munculnya banyak tanda tanya tentang ketidakhadiran Jokowi dalam upacara peringatan HUT TNI. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebelumnya Jokowi dan Gatot telah saling berkomunikasi.

"Sesuai dengan pembicaraan itu, Presiden akan hadir dalam rangkaian HUT TNI yang di luar Jakarta," ujarnya di Kantor Presiden, kemarin.

Jokowi pagi ini terbang ke Natuna, Kepulauan Riau. Ia akan menyaksikan Operasi Angkasa Yudha 2016. "Setiap acara seperti itu ada temanya, bukan hanya formalitas," kata Pram.

Jokowi bukan hanya kali ini datang ke acara latihan TNI. Pertengahan September, mantan Wali Kota Solo itu melihat langsung latihan Armada Jaya di atas kapal KRI Banjarmasin 592 yang bersiaga di Laut Jawa.

Pram berpendapat, tidak ada maksud khusus dari peninjauan langsung Jokowi ke tempat pelatihan TNI, terutama kehadiran hari ini di Natuna.

"Sebagai panglima tertinggi harus secara langsung mengetahui perkembangan kekuatan masing-masing angkatan. Nanti sama saja. Tidak ada yang spesial," tutur Pram.

Gatot sebelumnya juga menyatakan, "Operasi Angkasa Yudha bukan untuk menanggapi memanasnya kondisi Laut China Selatan. Natuna merupakan wilayah Indonesia yang berada paling dekat dengan perairan yang diperebutkan sejumlah negara Asia Tenggara dan China."

Kedatangan Jokowi ke Natuna selalu menarik perhatian. Akhir Juni silam ia bahkan membawa sebagian besar menteri Kabinet Kerja untuk rapat terbatas di perairan itu.

Ratas dilakukan beberapa hari setelah insiden penangkapan nelayan China di Natuna. Jokowi pun memilih Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol sebagai "saksi bisu" pembicaraannya bersama sejumlah menteri, termasuk Panglima TNI.

KRI Imam Bonjol ialah kapal yang saat itu menembak kapal nelayan China yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna.

Pram kala ini menegaskan langkah itu diambil Jokowi untuk memberitahu kepada semua, Natuna merupakan bagian kedaulatan Indonesia.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha