Ikut Sosialisasi 4 Pilar, Umat Budha Minta Peristiwa Tanjungbalai Tak Terulang

BATATODAY.COM, Lingga - Umat Budha di Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) berharap kasus SARA dan pembakaran tempah ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi.

Harapan itu disampaikan umat Budha saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilakukan Anggota MPR RI Haripinto Tanuwidjaja dari unsur DPD RI di Vihara Kumala Maitreya, di Singkep Kabupaten, Lingga, Kepri pada 21 Agustus 2016 lalu.

Salah satu umat Budha yang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar, Erwin Wiryanto mempertanyakan kasus pembakaran rumah ibadah di Tanjungbalai belum lama ini.

"Mengapa kasus-kasus kekerasan berbau SARA masih terus saja terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi dan di mana peran dan tanggungjawab negara," kata Erwin Wiryanto.

Menanggapi hal itu, Haripinto mengatakan, peristiwa pembakaran rumah ibadah tersebut memang patut disesalkan.

"Siapapun yang bersalah dalam kasus tersebut tentunya harus diambil tindakan hukum. Negara perlu hadir dan memberikan pesan yang jelas bahwa hukum harus ditegakkan," kata Haripinto.

Menurut Haripinto, kasus Tanjungbalai adalah pelajaran berharga bagi semua warga negara bahwa toleransi dan kerukunan beragama itu bukanlah sesuatu yang “taken for granted”.

"Kita semua harus selalu peka terhadap faktor atau situasi di sekitar kita yang bisa berpotensi memicu kasus-kasus serupa di kemudian hari," katanya.

Haripinto kemudian mengutip pendapat Prof. Usman Sunyoto, Guru Besar Sosilogi UGM, ada tiga faktor yang menjadi pemicu kasus-kasus kekerasan sosial.

Pertama, adanya kepentingan golongan atau kelompok yang dalam praktiknya seringkali lebih dominan dari kepentingan bersama dan ideologi yang telah kita sepakati bersama, yakni Pancasila.

Kedua, adanya persoalan kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Lalu, edua faktor tersebut akhirnya memicu faktor ketiga, yakni gagalnya upaya afiliasi silang, yakni bertemunya bermacam kelompok dalam beragam etnis.

"Ketiga faktor itu jika terus dibiarkan akan makin melemahkan ikatan solidaritas sosial di dalam masyarakat kita," kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Haripinto menegaskan, Negara tentu harus hadir di sini, terutama untuk meminimalisir jurang ketimpangan antara si kaya dan miskin.

Negara juga harus dapat menjamin terlindunginya hak-hak kaum minoritas, karena itulah esensi dari demokrasi.

"Namun di sisi lain, masyakarat, kita semua yang ada di sini, juga harus terus peka dan bijaksana dalam menyikapi realitas sosial di lingkungan kita," katanya.

Sikap empati, toleran dan saling menghargai, lanjut Wakil Ketua BKSAP DPD RI ini berharap harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Niilai-nilai kebersamaan harus terus menerus diupayakan meski dalam praktiknya tidak selalu mudah," tandas Haripinto.

Sementara menyangkut maraknya radikalisme akhir-akhir ini, kata Haripinto, peran keluarga sangat penting dalam mencegah munculnya radikalisme sejak dini.

Karena itu para orangtua perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang nasionalisme kebangsaan.

"Dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila dan kebhinnekaan dalam keluarga, kita harapkan tumbuhnya gejala radikalisme dapat jauh dikurangi," katanya.

Editor: Surya

---