Kebijakan Pusat Cenderung Rugikan Kepri dalam Penganggaran

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Nabil menilai kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran cenderung merugikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kepri.

Akibatnya, terjadi penyesuaian anggaran terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan.

"Tentunya ini sangat mempengaruhi anggaran pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan di kabupaten / kota di seluruh provinsi Kepulauan Riau, tentunya terjadi penyesuaian anggaran terhadap 3 sektor tersebut," kata Nabil dalam laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kebijakan desentralisasi selama ini masih bersifat sentralistik dan masalah persaingan kekuasaan saja. Sehingga yang terjadi masalah perhitungan teknis saja dalam memperebutkan sumberdaya alam baik ditingkat pusat, kabupaten/kota.

"Mestinyaenyelenggaraan pemerintahan daerah itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI," katanya.

Karena itu Anggota Komite I DPD RI ini berharap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global.

Berdasarkan pengalaman hubungan pusat dengan daerah selama ini, katanya, selalu diwarnai tren naik-turun dan bergesernya pendulung kekuasaan dari sentralisasi kepada desentralisasi, dan sebaliknya.

"Bila terjadi masalah antara pusat dan daerah, kebijakan yang diambil oleh pusat kerapkali melakukan resentralisasi. Karena ada kekhawatiran daerah punya kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh pusat atau mengarah kepada desintegrasi NKRI," katanya.

Nabil menambahkan, bahwa kekuasaan dalam tata pemerintahan yang terlalu terpusat tidaklah menguntungkan. Berdasarkan pertimbangan itu, persoalan desentralisasi perlu diupayakan berkurangnya kekuasaan pusat di satu sisi dan bertambahnya kewenangan daerah di sisi lain.

Editor: Surya

---