BATAMTODAY.COM, Anambas - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas sedikit gelisah akan keberadaan 7 unit hand tracktor yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, 7 unit hand tracktor tersebut telah lama parkir di depan kantor BPMD dan bahkan sebagian batang hand tracktor itu telah berkarat.

Kepala BPMD Kabupaten Kepulauan Anambas, Eko Sutarso mengatakan, 7 unit handtracktor tersebut akan dibagikan ke desa-desa. Namun, pembagian itu terkendala akibat belum adanya Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Saat ini, lanjut Eko, enam desa telah membentuk BUMDes. Namun belum beroperasi karena ‎Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum dilampirkan di BPMD. Padahal, BUMDes sangat penting bagi sebuah desa. Pasalnya BUMDes merupakan income bagi desa.

"Kalau BUMDes sudah beroperasi, tentu kami akan bagikan hand tracktor ini ke desa. Namun, nyatanya hingga saat ini belum ada yang beroperasi. Sehingga pembagian hand tracktor ini tertunda sampai sekarang. Karena tanpa ada BUMDes, kami tidak berani membagikannya," ujar Eko, Senin (29/08/2016).

Eko menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi pembentuka BUMDes ke desa-desa. Namun yang menjadi kendala, pembentukan BUMDes tersebut kembali terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.‎‎

Eko berharap, seluruh desa di Anambas segera membentuk BUMDes. Pihaknya katanya lagi, siap membantu masyarakat tidak hanya sebatas sosialisasi, namun dibantu membuat draf hingga pembentukan BUMDes serta bagaimana cara pengelolaannya agar menjadi sumber pendapatan desa.

"Sudah pernah sosialisasi ke desa-desa, tetapi kami kesulitan mencari SDM yang jujur dan penuh dedikasi untuk mengurus BUMDes‎. Kami juga akan berupaya secepat mungkin,agar desa mampu membentuk BUMDes dan mengelolanya, sebagai sumber pendapatan desa ke depannya," terangnya

Editor: Udin