Aparat Harus Bersinergi Tindak Tegas Penyelundupan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, peta kerawanan penyelundupan sudah diketahui aparat pemerintah. Tinggal sekarang kuncinya adalah di aksi pencegahannya, di aksi pengawasannya, di aksi penegakan hukumnya.

"Ruang gerak penyelundupan harus dibatasi. Saya kira nanti wilayah yang paling besar dan rawan penyelundupan betul-betul harus dijaga, betul-betul harus diawasi, patroli harus terus dilakukan di daerah-daerah di wilayah itu," pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas masalah penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6/2016) siang.

Presiden juga mempertanyakan sejauhmana persoalan yang berkaitan dengan penjagaan wilayah perbatasan, yang juga menjadi pintu masuk penyelundupan khususnya jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan, yang harusnya bisa dilakukan pencegahan.

Terkait pengawasan di lapangan, khususnya di titik-titik yang rawan, utamanya di wilayah Sumatera, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawasan dan patroli bersama agar bisa berjalan dengan efektif.

"Seluruh jajaran yang ada, seluruh aparat yang ada, TNI, Polri, Bakamla (Badan Keamanan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) harus bersama-sama, kompak, bersinergi agar pengawasan wilayah-wilayah yang rawan penyelundupan itu bisa kita betul-betul awasi dan kita tertibkan," tegas Presiden dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Sementara menyinggung soal aparat yang bermain, yang mem-back up, yang menjadi backing dari penyelundupan, Presiden Jokowi meminta agar ditindak tegas. "Karena kita tahu, kalau penyelundupan ini tidak bisa kita kurangi, orang akan malas berproduksi, orang akan malas berinvestasi. Ini adalah kerugian besar yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu semua harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.

Editor: Dodo

 

---