Oleh Ampuan Situmeang

MEMANG harus diakui, bahwa Batam bukan daerah khusus, atau otonomi khusus. Namun oleh undang-undang tertentu memberikan pelakuan-perlakuan khusus. Contohnya, mengamanatkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengikutsertakan Otorita Batam dalam Pembangunan Kota Batam. Oleh karenanya, harus diatur hubungan kerja antara Otorita Batam (saat ini BP Batam) dengan Pemko Batam, (dalam pasal 21 UU 53/1999).

Contoh lainnya, Hak Pengelolaan BP Batam yang menyeluruh di Pulau Batam dan pulau-pulau lainnya, kemudian konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam yang menyeluruh. Ini semua adalah perlakuan dan atau pemberian kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus.

Lalu kemudian timbul pertanyaan: Mengapa Pemerintah Pusat selama ini terkesan setengah hati dalam membahas tuntas pelemahan dan kemandekan yang terjadi dalam pelaksanaan konsep Kawasan Bebas, atau contoh-contoh perlakuan tersebut di atas?

Beberapa analisis dari kajian yang dapat diuraikan di sini adalah, pertama, karena berbenturan dengan konsep otonomi daerah, ada kewenangan yang berbenturan di lapangan. Contohnya, kewenangan di bidang kewenangan pengadaan lahan, khususnya di Batam, ini akan menjadi momok dan masalah seperti api dalam sekam, yang suatu saat mudah berubah menjadi api yang membara, sehingga pasti merepotkan semua pihak.

Kedua, Otonomi Daerah di Batam tidak maksimal, karena Pemko Batam suka tidak suka harus mengikutsertakan Otorita Batam yang beralih sekarang ini menjadi BP Batam. Sementara hubungan kerjasama yang diharuskan oleh UU pembentukan Kota Batam sampai sekarang tidak kunjung "dirampung terbitkan".

Entah apa alasannya, tidak mungkin tidak ada alasannya mengapa tidak rampung. Padahal timnya sudah lama dibentuk, anggaran sudah terpakai/digelontorkan untuk itu. Namun tidak rampung, dan tidak menjadi temuan. Heran, semua senyap.

Kedua, Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam, yang menyeluruh di Pulau Batam dan pulau-pulau lainnya, menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan tata ruang, yang juga menimbulkan benturan pelaksanaan kewenangan. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran konsep filosofis fungsi social tanah, dimana social kemasyarakatan itu sendiri hanya menjadi kewenangan Pemko Batam sebagai pelaksana tugas pemerintahan di daerah, dan bukan fungsinya BP Batam.

Ketiga, Pemko Batam, sebagai pelaksana Otonomi Daerah di Kota Batam, menjadi tidak diberi kewenangan yang sama dengan kewenangan yang ada di kota-kota lainnya, khususnya dalam kewenangan yang penuh dalam mengelola dan menentukan konsep pembangunan di daerahnya sendiri, karena UU mewajibkannya untuk bekerjasama dengan BP Batam sebagai peralihan dari Otorita Batam perdasarkan PP 46/2007.

Ada sebahagian bependapat tidak perlu lagi membuat PP yang diamanatkan oleh Psl 21 UU 53/99 itu. Namun fakta saat ini, jelas mengharuskan ada pengaturan yang tegas yang mana menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan atau tugas pilihan mana yang memerlukan pengalihan dan atau pendelegasian kepada BP Batam yang fungsinya lebih beroriontasi pada pembangunan sarana untuk kemudahan masuknya investor ke Batam, dan memfasilitasi kemudahan untuk investor.

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang berat dan rumit ini, telah dirombak struktur DK PBPB Batam dan diganti personal Pimpinan BP Batam, dengan Kepres No: 8 tahun 2016 pada bulan Maret, dan bulan April untuk BP Batam dengan SK DK PBPB Batam No: 43/2016. Namun, sudah 3 ( tiga ) bulan lebih DK PBPB Batam masih berputar-putar di sekitaran audit yang sedang dilaksanakan, dan bahkan berdampak pada kinerja BP Batam yang menunda berbagai kebijakan pengambilan keputusan.

Ada sebahagian mengatakan sikap ini adalah sikap cuci tangan, bukan turuntangan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Utamanya terhadap contoh-contoh masalah di atas, dirombaknya struktur dan personal DK dan BP Batam, seharusnya adalah mengkhusukan perhatian kepada percepatan pemulihan pengembangan Batam, diantara begitu banyaknya masalah di negara ini sebagai NKRI. Hal itu disadari karena letak Batam yang dapat menjadi pemicu percepatan pembangunan secara Nasional.

Di tambah lagi perlakuan tidak hormat yang dirasakan sebahagian pimpinan BP Batam, yang diberhentikan dengan hormat. Padahal biasanya, setiap pejabat di BP Batam yang diberhentikan, diposisikan dengan hormat sebagai staf ahli yang memberi masukan kepada pimpinan yang baru dalam memperlancar tugas-tugasnya.

Entah apa yang terjadi sehingga sebahagian dari mantan pimpinan BP Batam yang curhat ke ruang public itu, merasa belum diselesesaikan hak-haknya dengan baik, atau tidak diposisikan dengan hormat, atau ada hal lain. Semua ini tentunya dapat dibicarakan dengan musyawarah secara internal. Bila tidak, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

• Baca: Pimpinan Lama dan Baru BP Batam, Wajib Saling Mendukung

Untuk memperbaiki yang mal-administrasi, di mana secara melekat pimpinan yang baru dapat merangkulnya supaya menjadi kondusif dalam menata proses penataan pembangunan di Batam sebagai KPBPB dalam era otonomi daerah di Kota Batam. Kita lihat, mampukah pimpinan baru mengakodir semua riak-riak gelombang pasang ini? Kita lihat dan simak saja. Semoga.

Penulis adalah Praktisi/Peneliti Hukum, dan Dosen Pasca Sarjana pada Fak. Hukum Universitas Internasional Batam (UIB), berdomisili Batam.