KKP Belum Fokus pada Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, arahan Presiden Jokowi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pujiastuti, membenarkan penilaian sementara pihak.

"Termasuk DPR bahwa KKP belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (nelayan, pesisir dan industri perikanan-kelautan)," kata Mahfudz dalam rillisnya di Jakarta, Senin (20/6/2016).

Dia menambahkan bahwa KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut Indonesia, hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP.

"Karena itu, menjadi benar presiden meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini," ujarnya.

Hal lain yang gencar dilakukan KKP, menurut Mahfidz adalah menjaga kelestarian sumberdaya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan. Kendati diakui bahwa masalah keamanan perairan dan kelestarian sumberdaya kelautan memang hal yang sangat penting.

"Tapi itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya. Sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor aumberdaya kelautan dan perikanannya," tambahnya lagi.

Mafudz mengakui ketegasan Susi untuk mengamankan sumberdaya kelautan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan patut diacungi jempol. "Tapi tidak boleh berhenti disitu, apalagi jadi orientasi primernya," ujarnya.

Orientasi kebijakan tersebut, menurut politisi dari PKS ini tidak dalam prakteknya belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional dan juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarajat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya.

"Rencana progran kerja dan anggaran KKP tahun 2017 harus dievaluasi total dan dirumuskan ulang," tutup bekas Ketua Komisi I DPR RI ini.

Editor: Surya

---