BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kelompok Teman Ahok mengatakan tidak mempermasalahkan Ahok akan maju sebagai calon perseorangan atau melalui partai politik, meski telah mengumpukan lebih dari satu juta KTP.

Penghitungan KTP warga DKI Jakarta untuk mendukung pencalonan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sudah melebih target yang dipatok satu juta.

Meski demikian, seperti dijelaskan I Gusti Putu Artha, Teman Ahok membebaskan Ahok untuk memilih jalur perseorangan atau parpol untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

“Prinsip anak-anak ini bagaimana mengantarkan pak Ahok untuk maju sebagai calon gubernur, tanpa tersandera mereka dalam konteks untuk memaksakan salah satu jalur, sementara komunikasi politik diantara mereka dan partai politik inilah yang nanti akan diputuskan."

"Jadi seperti yang dinyatakan tolong tandatangan ketumnya kasih ke kami, supaya jangan dikadalin gitu," tutur I Gusti.

Dukungan parpol

Sementara Ahok sendiri mengatakan masih menunggu komunikasi politik antara Teman Ahok dan parpol pendukungnya.

"Sekarang kita punya jalan, kita mau jalan tol atau jalan biasa dua-dua terbuka. Kalau dulu sebelum ada satu juta kita ragu apakah ada partai mendukung atau enggak, tapi sebelum satu juta pun ada parpol yang mendukung." Ahok menambahkan bahwa kini saatnya semua pihak duduk bersama.

Sampai saat ini tiga partai politik sudah menyatakan dukungan terhadap Ahok yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar yang memiliki kepemimpinan baru. 

Nusron Wahid dari Partai Golkar yang hadir dalam acara Teman Ahok, Minggu 19 Juni, mengatakan dukungan terhadap Ahok diberikan sebagai upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan.

"Tetapi ada partai politik tentu dengan syarat-syarat tertentu, dia tidak bargaining dengan wakil gubernur dan tidak menyandera dengan program apa pun," jelas dia.

Nusron mengaku dukungan Golkar terhadap Ahok tanpa syarat termasuk dan akan tetap berlaku meski kemudian Ahok memilih untuk mencalonkan dari jalur perseorangan. Golkar menurut Nusron juga tidak akan mengajukan nama untuk wakil gubernur.
Sebelumnya Ahok mengumumkan untuk mengandeng Heru Budi Hartono, salah seorang pejabat DKI Jakarta, untuk menjadi pendampingnya dalam pemilihan gubernur.

Sementara itu, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan sebaiknya Ahok tetap berpegang pada niat awalnya untuk maju melalui jalur perseorangan meski ada dukungan parpol.

"Jadi sekali ingin mencalonkan jadi perseorangan bagusnya konsisten perseorangan. Ada kejelasan akan memberikan dampak yang positif bahwa dia memang sungguh-sungguh ingin maju, dan bukan asumsi selama ini apakah dia job seeker atau betul-betul dia calon pemimpin," jelas dia.

Dalam UU Pilkada yang baru, disebutkan calon perseorangan harus mengantungi minimal 10% dukungan dari DPT pemilu sebelumnya, dan untuk DKI minimal sekitar 500.000 KTP, tetapi yang dipersoalkan adalah waktu verifikasi yang hanya tiga hari.
Pekan lalu Kelompok Teman Ahok mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pilkada Jakarta 2012, Ahok -sebagai wakil gubernur- yang ketika itu mendampingi Jokowi mengantungi perolehan lebih dari 53% atau 2.472.130 suara. (Sumber: BBC Indonesia)

Editor: Dardani