BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menilai kawasan ekonomi khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK), dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBP) atau free trade zone (FTZ) Batam, yang saat ini di bawah kendali Menteri Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB), masih menimbulkan polemik dan ketidakjelasan atau mengambang.

Karena itu, Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri yang menjadi Anggota DK PBPB Batam dan Ketua DK FTZ Bintan dan Karimun, akan mendatangi Ketua Badan Pengelola (BP) Batam Hatanto Reksodipoetro dan Walikota Batam Rudi.

"Untuk permasalahan KEK dan FTZ, dalam waktu dekat saya akan datangi BP Batam dan Pemko Batam, untuk membicarakan hal tersebut. Kita tidak mau hal ini membuat para investor kebingungan," kata Nurdin Basirun saat menghadiri ulang tahun HNSI di Barelang, Sabtu (4/6/2016).

Menurut Nurdin, permasalahan FTZ dan KEK saat ini menjadi polemik. Meskipun ada perubahan kebijakan soal pengelolaan Batam, khususnya bagi investor yang sudah menanamkan investasinya di Batam maupun yang akan mau menanamkan modalnya menjadi kebingungan.

"Pada dasarnya Batam mau dibuat KEK atau tetap menjadi FTZ, tidak seharusnya menjadi polemik yang membuat investor kebingungan," katanya. Baca juga: Batam Diperjelas Menjadi Tak Jelas

Gubernur Kepri berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam memberikan kepastian terhadap para investor terkait permasalahan kedudukan KEK dan FTZ, selain permasalahan tumpang tindih kewenangan kedua institusi tersebut dalam perijinan investasi yang hingga kini belum ada payung hukum peraturan pemerintah yang menjadi dasar pembagian kewenangan atau demarkasi antara Pemko Batam dengan BP Batam agar tidak menimbulkan kebingungan bagi investor di Batam.

"Saya lihat, para investor menjadi ragu saat akan menanamkan investasi. Untuk itu harus diatasi sesegera mungkin," ungkap Gubernur Nurdin Basirun. Baca juga: Kebijakan Darmin belum Selesaikan Tumpang Tindih Kewenangan Pemko dan BP Batam

Editor: Surya