BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjunpinang, Syahrial, mengancam akan melaporkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang ke DPR dan Menteri BUMN Rini Soemarno, terkait pelayanan Pelindo kepada masyarakat yang dinilai tidak memuaskan.

Syahrial mengatakan, selain melaporkan Pelindo, pihaknya juga akan membicarakan tentang pengambilan aset Pelindo untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Tanjungpinang.

"Kami akan meminta kepada DPR dan Menteri BUMN, untuk menyetujui Pemko mengambil alih aset yang dikelola Pelindo. Selain meminta pemerintah pusat menyerahkan aset, kami juga menginkan PT Pelindo Tanjungpinang diusir dari Kota Tanjungpinang," ujar Syahrial saat dihubungi, Selasa (31/5/2016) di Tanjungpinang.

Syahrial mengaku sudah sejak awal DPRD Tanjungpinang khususnya Komisi II, mengusulkan agar segera dibentuk BUP kepada Pemerintah Tanjungpinanh. Hal ini, untuk menangani dan mengelola potensi kepelabuhanan di wilayah Kota Tanjungpinang.

"Kalau masih pengelolaannya di pegang oleh Pelindo maka tidak akan pernah bisa dibenahi," ujarnya.

Syahrial mengaku anggota Komisi II serius dengan tindakan yang akan diambil tersebut. Jika memang Pelindo masih bersikeras pihaknya akan melaporkan kepada pemerintah pusat untuk diambil kebijakan sesuai keinginan pemerintah.

Sebelumnya, Syahrial memang mengeluhkan tentang sikap pengecut yang dilakukan oleh Pelindo. Pasalnya saat dipanggil untuk membicarakan hal ini, Pelindo tidak pernah hadir. Bahkan Syahrial juga mengancam akan membawa pihak kepolisian untuk memanggil paksa pihak Pelindo.

" Kita akan membawa polisi untuk memanggil Pelindo membicarakan masalah kenaikan tarif parkir yang akan Pelindo terapkan," ujarnya belum lama ini.

Editor: Surya