LIPI Berpandangan Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Harus Terbuka

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengatakan jika Partai Golkar ingin benar-benar melakukan revitalisasi dan reformasi partai, maka votting pemilihan ketua umum harus dilakukan secara terbuka.

Calon-calon ketua umum yang menolak dilakukannya votting terbuka pada pemilihan ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali dinilainya tidak memiliki semangat untuk memperbarui, mereviltasisasi dan mereformasi Partai Golkar menjadi partai yang modern.

"Semua calon ketua umum dalam penyampaian visi dan misinya menegaskan bahwa mereka ingin membuat Partai Golkar menjadi partai yang modern dan kuat. Tapi kelihatannya itu hanya slogan saja, karena mereka hampir semua menolak dilakukannya votting terbuka dengan alasan yang tidak masuk akal. Semua calon ketua umum yang menolak votting terbuka jelas tidak membawa semangat perubahan pada Partai Golkar," ujar Syarif ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (15/5/2016).

Jika memang kader mendukung proses demokrasi yang baik, maka seharusnya tidak ada kader termasuk calon ketua umum yang akan menolak usulan votting terbuka. Jika menolak votting terbuka maka sama artinya Golkar belum siap berdemokrasi.

"Golkar masih belum siap berdemokrasi kalau masih takut pada prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, siap menang siap kalah dan saling menyingkirkan," katanya.

Selama ini diakuinya Partai Golkar memang memiliki tradisi memilih calon ketua umum secara tertutup, dengan alasan bahwa memilih orang itu harus dilakukan tertutup dan bahkan ada yang berani berbicara pemilihan orang secara terbuka tidak demokratis.

Namun menurutnya jika memang ingin membuat Partai Golkar menjadi partai yang modern,maka tradisi-tradisi yang untuk menghidupkan politik transaksional, poitik dagang sapi, politik tanpa idealisme atau politik banyak kaki harus dihilangkan.

"Dengan votting tertutup maka akan selalu bisa dilakukan politik dagang sapi atau politik transaksional.Para pemilih juga menjadi pragmatis siapa yang menawarkan uang paling banyak dialah yang dipilih. Para kader yang akan memilih pun memilih hanya berdasaran tawaran tanpa ada perasaan untuk memperjuangkan idealism dengan calon ketua umum yang akan mereka pilih. Kader yang memiliki hak suara akan bisa terus bermain di banyak kaki. Jadi kalau mau semua ini dihilangkan maka votting harus dilakukan terbuka," katanya.

Dengan votting terbuka maka para calon ketua umum sekaligus juga bisa memetakan bagaimana keinginan kader-kader Partai Golkar yang sesungguhnya. Jangan sampai semua hanya bermain pada politik seakan-akan.

"Dukungan votting terbuka maka semua akan kelihatan siapa mendukung atau didudukung siapa," katanya.

Dengan demikian juga maka tidak ada lagi ada pihak-pihak yang mengkalim mendapatkan dukungan dari mayoritas daerah.

"Kalau terbuka kan akan ketahuan siapa yang mendapatkan dukungan terkuat. Jadi mereka calon ketua umum tidak hanya bisa cuap-cuap mendapatkan mayoritas dukungan. Lagipula kalau benar mereka mendapatkan banyak dukungan mayoritas kenapa takut? Saya pikir pihak yang menolak ini klaim dukungannya hanya semua dan hanya akan mengandalkan politik transaksional," katanya.

Dirinya mengapresiasi Partai Golkar yang dalam munaslub ini berani mengatakan kedepannya mereka tidak akan lagi meminta uang mahar pada para calon kepala daerah yang berasal dari Partai Golkar.

Dia pun menilai ini sebagai semangat yang bagus yang telah merubah mindset para calon ketua umum yang tidak lagi akan mencari keuntungan dengan memberatkan para pengurus daerah, yang akan maju jadi kepala daerah dalam setiap pilkada.

"Semangat ini harus terus digulirkan dan dilanjutkan dengan melakukan votting terbuka untuk memberikan kesadaran bahwa kader-kader daerah juga tidak harus mencari keuntungan dari para elit dalam setiap pemilihan ketua umum setiap munas. Jadi kedua belah pihak tidak ada lagi saling mencari keuntungan finansial dan pada akhirnya kerjasama dan sinergi pengurus pusat dan daerah semakin kuat, karena tidak ada lagi yang saling memanfaatkan. Jadi sudah kepalang basah sekalian saja mandi," tegasnya.

Namun demikian dirinya mengingatkan siapapun calon ketua umum yang terpilih dalam votting terbuka tidak lagi melakuan politik saling menyingkirkan, tapi justru saling merangkul.

"Biasa memang dalam politik, kita harus menghadapi konsekuensi dalam memilih. Jika jago yang kita pilih menang, kita ikut gerbong, tapi jika kalah kita tersingkir. Ini tidak perlu terjadi meski votting dilakukan terbuka, yang menang tetap harus merangkul yang kalah karena Golkar adalah sebuah keluarga besar yang harus tetap saling membantu demi membesarkan partai," tandasnya.

Seperti diketahui hampir semua calon ketua umum menolak pemilihan dilakukan secara terbuka seperti, Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso dan lainnya. Hanya Setya Novanto yang menerima votting dilakukan secara terbuka. Alasan pihak yang menolak karena dianggap votting terbuka tidak demokratis, akan menimbulka perpecah.

Editor: Surya

---