BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan, dinilai belum maksimal dan bahkan cenderung mempersulit masyarakat.

"Kita sangat kecewa karena merasa dipersulit oleh pegawai yang ada di BPMPD Bintan ini, saat kita mengurus surat izin terkait dengan kios minyak yang sudah dikelola secara turun temurun. Namun kenyataan justru sampai saat ini, izin yang diharapkan belum didapat," ungkap Soni tokoh masyarakat Teluksebong kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Selasa (10/5/2016).

Menurut Soni, permasalahannya bukan karena bisa atau tidaknya mendapatkan izin, tetapi pola pelayanannya yang perlu dilakukan koreksi, demi kemajuan dan perkembangan masyarakat Bintan. Apalagi yang diurus selain sudah dikelola secara turun temurun, juga untuk kebutuhan masyarakat seperti nelayan, baik berupa BBM atau es untuk kebutuhan nelayan.

"Setidaknya karena menyangkut kebutuhan masyarakat, pimpinan daerah memiliki kebijakan. Apalagi pemindahan lokasi usaha tersebut juga atas saran pemerintah. Sayangnya, saat anaknya yang meneruskan usaha, justru izin sulit didapat dan permasalahan seperti ini kerap kali disampaikan oleh masyarakat dan bukan hanya di satu dinas atau instansi saja," terangnya.

Lebih jauh Soni menjelaskan, ini sebuah gambaran pelayanan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan masih dalam skala kecil. Lantas kalau untuk kebutuhan lebih besar, apa tidak mungkin akan lebih sulit lagi nantinya. Artinya, apa yang selalu disampaikan pihak berkompeten dengan istilah "menjemput bola" agar investasi di Bintan semakin tinggi tentu menjadi sebuah pertanyaan besar.

"Kalau yang kecil dan untuk kebutuhan masyarakat secara langsung saja sulit, bagaimana dengan yang besar?. Adanya bahasa menjemput bola untuk meningkat investasi di Bintan, jelas hanya sebuah slogan belaka dan masih jauh dari harapan," imbuhnya.

Kepada kepala daerah Bintan, Soni berharap, demi kemajuan Bintan ke depan, setidaknya melakukan evaluasi kualitas kerja para pegawai di seluruh instansi dan dinas yang menyangkut masalah pelayanan publik.

"Sudah selayaknya dilakukan evaluasi kinerja para pegawai, terutama yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Termasuk masalah jam kerja para pegawainya, yang masih terkesan tidak menentu," harapnya.

Editor: Udin