Hadiri Rembug Nasional ADKASI

BATAMTODAY.COM, Purwakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Rembug Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Rumah Dinas Bupati Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, Senin (9/5/2016).

Rembug Nasional ADKASI yang digelar 9-11 Mei 2016 ini dihadiri sebanyak 628 anggota DPRD dari berbagai kabupaten yang tergabung dalam ADKASi yang mengambil tema "Membangun Indonesia Semesta Terencana Untuk Indonesia Raya".

Salah satu yang dibahas dalam acara tersebut adalah soal mengembangkan inovasi dan pemikiran juga mempertajam peran dan fungsi anggota DPRD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan bahwa yang namanya pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih rakyat. Sebab itu dalam memutuskan atau membuat kebijakan politik pembangunan, kepala daerah harus bersinergi dengan DPRD setempat.

Bagaimanapun, menurut Tjahjo, fungsi stabilitas berbagai pihak di suatu daerah, khususnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menjadi kunci suksesnya pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Mendagri mengungkapkan bahwa pimpinan daerah bukan hanya milik kepala daerah dan DPRD melainkan juga TNI dan Kepolisian. Mereka diharapkan bersinergi dalam membangun daerah.

"Ada empat musuh bangsa kesenjangan sosial, narkoba, korupsi, terorisme dan radikalisme. Ini harus putuskan bersama dengan pimpinan daerah di dalamnya ada DPRD. Seorang bupati/walikota dan DPRD blusukan tidak bisa kasih aspirasi ke masyarakat. Namun kelompok-kelompok masyarakat langsung bisa. Buat apa mereka dipilih rakyat namun tak berani ketemu rakyat," katanya.

Sedangkan Ketua Panitia Rembug Nasional ADKASI Ahmad Junaedi mengatakan, dalam rembug nasional ini akan dibahas berbagai upaya soal peningkatan kesejahteraan para anggota DPRD. "Salah satunya adalah membuat koperasi ADKASI," kata Junaedi.

Tak jauh berbeda dengan sang ketua panitia, Ketua ADKASI, Lukman Said, dalam sambutannya salah satunya menyoroti soal kesejahteraan anggota DPRD yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan yang dibuat oleh kepala daerah masing-masing.

"Bupati atau Gubernur punya senjata yang namanya Perbup atau Pergub. Jangan sampai terjadi di Kampar, Riau sana. Masa uang tunjangan rumah dari Rp 13 juta turun jadi Rp 3 juta. Mati ngana," ujar Lukman yang juga Ketua DPRD Mamuju Utara ini dalam sambutannya.

Sementara itu masih dalam rangkaian sambutan, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, memberi usulan soal tuntutan kesejahteraan tersebut. Menurutnya kesejahteraan para anggota DPRD jangan berpatokan pada peningkatan biaya kunjungan kerja di daerah.

Dedi menilai kunjungan kerja daerah malah membuat para anggota DPRD harus berpikir keras karena biaya perjalanan dinas bisa menjadi beban tambahan. Salah satunya harus membekali istri di rumah dan membeli oleh-oleh sepulangnya dari kunjungan kerja.

"Menurut saya lebih baik tambahan itu didapat dari honor rapat-rapat yang digelar di daerahnya masing-masing. Setiap rapat uangnya ditambah. Jadi para anggota DPRD ini rajin ada di kantor dan urusan kebijakan bisa cepat karena mereka ada di tempat tidak selalu berada di luar," tuturnya.

Dedi mengatakan, dengan pola seperti itu bisa mengefisiensikan anggaran mencapai 40 hingga 60 persen dari anggaran yang mencantumkan perjalanan dinas. "Bisa juga tambahan itu didapat dari honor tambahan saat kunjungan ke warga yang merupakan konsituen-nya. Itu kan malah membuat dewan dekat dengan masyarakat," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, sependapat dengan usulan Bupati Dedi. Namun dia berharap besaran tambahan honor tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

"Lalu juga harus dilihat urgensi-nya seperti apa. Dan yang terpenting tetap harus mementingkan kepentingan rakyat. Untuk skenario yang tadi Pak Bupati sampaikan saya sepakat juga," pungkas Tjahjo.

Editor: Surya