Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kepri Miniatur NKRI yang Memiliki 96 persen Wilayah Maritim
Oleh : Irawan
Kamis | 28-04-2016 | 15:10 WIB
Djasarmen_Purba1.jpg Honda-Batam

Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Provinsi Kepulauan Riau merupakan miniatur dari kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wilayahnya merupakan 96% terdiri dari wilayah maritim atau laut.

"Potensi dan kemampuan pasokan bahan mentah hasil laut dan perikanan baik yang bersumber dari hasil budidaya dan hasil tangkap akan sangat mencukupi untuk memenuhi pasokan bahan baku industri pengolahan perikanan sepanjang tahun," kata Djasarmen Purba, Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Karena itu, beberapa sentra produksi perikanan tangkap dan budi daya di sepanjang pulau sumatera, yang berada dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kepri di harapkan dapat menjadi peyanggga pasokan.

Saat ini PDB perikanan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan PDB Tahun 2014 : perikanan: 7,66 dan pertanian: 4,18%. PDB perikanan sampai dengan 2014 mencapai Rp 189,64 trilyun (nilai PDB 2013 Rp 176,15 trilyun).

"Hal ini menunjukkan tren dan laju pertumbuhan PDB yang akan terus signifikan bertumpuh pada tahun 2015 dan 2016 ," katanya.

Menurut Djasarmen, adanya pelemahan dan pelambanan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dan industri unggulan yang selama ini menjadi primadona di Provinsi Kepri seperti Galangan Kapal, Elektronik Manufaktur dan Kontruksi Migas sebagai akibat dari kondisi perekonomian Global dewasa ini yang juga mengalami efek downturn.

Dalam jangka panjang sektor sektor ini, lanjutnya, masih akan mencari momentum yang tepat untuk dapat kembali bangkit dan rebound kepada kondisi sebagaimana sediakala. Dalam jangka peralihan tersebut, efek multi ekonomi secara negatif akan secara nyata dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk inflasi, pengangguran dan tingginya suku bunga pinjaman.

"Untuk mengatasi keadaan tersebut pemerintah perlu melakukan akselerasi terhadap pengembangan kawasan industri pengolahan produk perikanan di wilayah Kepriyang memiliki keistimewaan dalam fasilitas Free Trade Zone sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sehingga Industri perikanan semestinya dapat dijadikan sebagai salah satu industri unggulan di Kepri," kata Senator Djasarmen Purba.

Djasarmen mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan sebagai tindakan aksi dari pembangunan Industri perikanan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain pemerintah perlu menyediakan kapal penangkap ikan dan Alat penangkapan ikan.

Kemudian perlu adanya penguatan kapal pengangkut ikan dengan kapasitas 200 GT untuk Kapal procesing dan 1.000 GT/UPI terapung. Lalu, diperlukan penguatan logistik ikan (Integrated cold storage, Single cold storage Ice flake machine dengan kapasitas 10 ton/hari).

Selanjutnya peningkatan nilai tambah integrated fish market dengan membangun pabrik pengolahan rumput laut dan warehouse serta pengadaan/pembangunan pabrik tepung ikan.

Editor: Surya