BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, digoyang demonstrasi yang dilakukan dua kelompok massa, Senin (25/4/2016). Dalam aksinya, kelompok yang menamakan diri Barisan Sani-Nurdin dan Gerakan Masyarakt Kepri menyatakan dukungannya bagi pemerintahan Nurdin Basirun di Kepri.

Namun, yang membedakan dua kelompok ini dalam demo tersebut, Barisan Sani-Nurdin (Sanur) meminta Plt. Gubernur Nurdin Basirun memecat dan dan menyingkirkan Plt. Sekda Reni Yusneli, karena dianggap sebagai biang keributan di internal Pemerintah Kepri, atas laporannya ke Polda Kepri terkait dugaan tandatangan palsu pada SK Pansel JPTM.

Sebaliknya, Gerakan Masyarakat Kepri, yang dilomandoi Andi Cori Fatahuddin, meminta Nurdin Basirun memecat Said Haris selaku ASN.

Dalam demo pertama yang dilakukan Barisan Sani-Nurdin (Sanur) menyatakan, mendukung ‎sepenuhnya kepemimpinan Nurdin Basirun dan meminta gubernur tegas dan menyingkirkan ASN pembuat gaduh di internal Pemerintah Provinsi Kepri.

"Kami mendukung kepemimpinan Plt. Gubernur Nurdin Basirun dalam melanjutkan pembangunan di Kepri, dan harus regas pada orang-orang yang membuat kegaduhan, di dalam internal pemerintahan. Segera proses dan pecat ASN pembuat gaduh," kata juru bicara kelompok tersebut.

Selain itu, massa juga menyuarakan agar Reni Yusneli dipecat dan dinyatakan tidak pantas menjabat Plt. Sekda di Kepri, karena membuat rusuh dan tidak melaksnakan tugas dan fungsinya sebagai seorang Sekda.

"Pecat Reni Yusneli sebagai Plt. Sekda, tukang buat Kerusuahan di internal Pemerintah Kepri, dan tidak pantas seorang ASN melangkahi atasnnya," kata mereka.

Sementara massa kedua yang mengatasnamakan ‎Gerakan Masyarakat Kepri juga menyatakan, dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Nurdin Basirun.

Mereka meminta Nurdin tetap konsentrasi melanjutkan rencana pembangunan tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak Tertentu yang hanya mementingkan pribadi dan golongan.

Kelompok ini juga meminta kepada yang berwajib dan hal ini Kepolisian Daerah Kepri dan Polres Tanjungpinang, untuk dapat mengambil tindakan tegas terhadap upaya provokasi yang dilakukan sekelompok pihak yang dapat merongrong jalanya pemerintahan dan dapat menciptakan kondisi tidak kondusif di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang.

"Kami meminta Plt. Gubernur agar memecat dan memproses Said Haris, karena menjadi provokator yang mengatasnamakan suku dan LAM," sebut Andi Cori.

Nurdin yang menemui kedua kelompok massa menyatakan, akan melaksanakan pemerintahan secara profesional, sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

Terkait dengan tuntutan masing-masing kelompok, Nurdin menyatakan akan menampung dan menjadi masukan bagi dirinya. Selain itu, sebagai Plt. Gubernur, Nurdin juga meminta kalau ada permasalahan dan kekurangan terkait dengan pemerintahan hendaknya dapat dimusyawarahkan dan semua pihak dapat menjaga keamanan di Kepri.

"Semua kita sepakat, dengan sudah selesainya Pilkada, politik tidak ada lagi. Saya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak dalam pemerintahan, dan saya akan laksanakan secara profesional," kata Nurdin.

Kalaupun ada kekurangan dalam pemerintahan, tambah Nurdin, pihaknya akan terbuka dan bersedia menampung serta menerima masukan.

"Harapan saya mari kita sama-sama bersatu dalam melaksanakan pembangunan di Kepri, karena semua masyarakat punya tanggung jawab dalam meneruskan pembangunan Kepri, sebagaimana tujuan dari Bapak Kita, Muhammad Sani," ujarnya.

Editor: Dodo