BATAMTODAY.COM, Karimun - Persaingan tenaga kerja lokal dan asing untuk menduduki tempat strategis di perusahaan makin ketat setelah era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang digulirkan pemerintah pusat pada 1 Januari 2016 lalu. Peluang tenaga kerja lokal makin sempit. Untuk menjawab tantangan itu, maka Pemkab Karimun akan segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK).

Kesiapan membangun BLK itu terungkap saat rapat lembaga kerjasama (LKS) tripartit dengan DPRD Karimun di ruang Banmus DPRD Karimun, Senin (25/4/2016) siang. BLK itu rencananya akan dibangun di komplek pendidikan di Bati, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing dengan luas areal sekitar 2 hektar pada 2017 mendatang.

"Rencananya BLK akan dibangun di komplek pendidikan, dengan lahan 2 hektar sesuai dengan permintaan Kementerian Tenaga Kerja yang minta daerah hanya menyediakan lahan, sementara pembangunan gedung, perlengkapan di BLK serta pelatih instruktur akan disediakan oleh pusat," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Karimun Ruffindi Alamsjah yang juga Wakil Ketua LKS Tripartit.

Kata Ruffindi, sebelum dibangunnya BLK di Karimun, pemerintah pusat meminta dibangunnya workshop di lahan yang sama. Hanya saja, untuk membangun workshop tersebut dibutuhkan anggaran dari pemerintah daerah Karimun. Peranan pemerintah pusat adalah membantu peralatan maupun instruktur.

"Waktu kami jumpa dengan Pak Menteri dan Pak Bupati sudah meminta agar Karimun hanya menyediakan lahan saja, memang metodenya seperti itu. Namun, belakangan berubah pusat malah meminta dibangun workshop dulu yang kecil, mereka nanti yang akan menyediakan peralatan dan instruktur," jelasnya.

Karena permintaan pusat seperti itu, maka Disnaker Karimun akhirnya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karimun untuk membuat Detailed Engineering Design (DED) pada APBD-Perubahan 2016 ini. Namun, berapa estimasi anggaran untuk pembangunan workshop tersebut belum diketahui, karena Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan penghitungan.

Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis mengatakan, dengan kondisi tenaga kerja saat ini, maka tidak ada alasan tidak dibangunnya BLK di Karimun. Dia mengaku sudah membicarakan rencana pembangunan BLK itu dengan Bupati Karimun Aunur Rafiq dan juga Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Saya sudah bicara dengan Bupati dan Gubernur soal pembangunan BLK ini. Alhamdulillah, pada 2017 mendatang rencana itu bisa diwujudkan. Sekarang yang menjabat Gubernur adalah mantan Bupati Karimun, jadi lebih mudah untuk mewujudkan rencana itu. Apalagi, rencana pendirian BLK itu sudah ada sejak Bupati Karimun masih dijabat Pak Nurdin," jelasnya.

Selain pendirian BLK, persoalan lainnya adalah sulitnya persaingan penempatan tenaga kerja asing dan lokal. Untuk regulasinya, maka rencananya akan diatur berdasarkan perda atau Peraturan Bupati. "Kita lihat nanti, apa perlu regulasi perda atau hanya cukup dengan Perbup," tuturnya.

Kalau diatur berdasarkan Perbup, maka beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang melahirkan perda serupa seperti yang sudah dilakukan di Purwakarta dan Kabupaten Bengkalis. "Kalau memang diperlukan perda, maka bisa diadopsi di daerah tetangga seperti Bengkalis," ujarnya lagi.

Editor: Udin