Defisit, Pemkab Anambas Keluarkan 23 Ribu Jiwa Penduduknya dari Peserta BPJS

Defisit, Pemkab Anambas Keluarkan 23 Ribu Jiwa Penduduknya dari Peserta BPJS

Oleh : Freddy Silalahi

Minggu | 24-04-2016 | 20:00 WIB

BATAMTODAY.COM, Anambas-Guna mengurangai beban anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas sebanyak 23 ribu jiwa penduduk terpaksa dikeluarkan dari daftar pesera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini dilakukan karena anggaran Pemkab Anambas mengalami defisit.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Said Moh Damrie mengatakan sebelumnya sebanyak 33 ribu jiwa telah terdaftar sebagai pengguna BPJS. Namun,anggaran defisit membuat Pemerintah tidak sanggup untuk membiayai semua tanggungan kesehatan masyarakat Anambas.

"Diluar PNS,TNI,Polri, jumlah masyarakat yang ditanggung kesehatannya berkisar 33 ribu jiwa. Tetapi karena anggaran kita tidak mencukupi,terpaksa kita melakukan pengurangan sebanyak 23 ribu jiwa," katanya Minggu (24/4/2016).

Said menerangkan, selama ini masyarakat yang ditanggung pemerintah hanya untuk kelas III. Anggaran pemerintah hanya sampai untuk Maret 2016 dan itupun hanya menanggung untuk 9 ribu jiwa saja. Hal tersebut telah dikoordinasi dengan pihak BPJS agar dapat merangkul semua masyarakat Anambas.

"Program BPJS ini,merupakan program JAMKESDA yang dialihkan. Jadi selama ini semua masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah berada digolongan Kelas III. Namun karena anggaran tidak cukup, hanya 10 ribu saja yang ditanggung. Dari 10 ribu itu, hanya 9 ribu jiwa yang ditanggung, sementara seribu jiwa untuk masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan diluar dari program BPJS yang terdaftar, maka dimasukkan ke dalam program seribu spare tadi,"jelasnya.

Said berharap,masyarakat dapat memahami kondisi keuangan Pemkab Anambas. Bila seluruh masyarakat dimasukkan dalam program BPJS, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 650 juta setiap bulannya. Namun hal itu tidak terpenuhi akibat anggaran yang tidak memadai.

"Kita ingin masyarakat bisa mengerti kondisi ini,bukan berarti masyarakat tidak ditanggung, namun ada mekanismenya. Sementara melihat anggaran yang ada, untuk menanggung semua masyarakat, hanya bertahan sampai enam bulan. Nah, selanjutnya bagaimana, oleh karena itu kita kurangi pesertanya,karena anggaran tidak mencukupi," terangnya.

Editor: Surya