Soal Tuntutan LAM dan Ormas Kepri, Nurdin Minta Demo Bersifat Konstruktif

Soal Tuntutan LAM dan Ormas Kepri, Nurdin Minta Demo Bersifat Konstruktif

Oleh : Charles Sitompul

Sabtu | 23-04-2016 | 18:39 WIB

Plt. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan demo dan menyatakan pendapat di muka umum, sebagaimana yang akan dilakukan Lembaga Adat Melayu (LAM) dan sejumlah ormas lain sah-sah saja karena memang dilegalkan undang-undang.

Namun demikian, Nurdin mengimbau agar pendemo tidak melakukan aksi anarkis apalagi sampai mengganggu ketertiban umum, namun yang bersifat konstruktif untuk pembangunan Provinsi Kepri.

"â€ŽDemo boleh-boleh saja, dan hal itu juga dilegalkan serta diatur oleh UU. Tetapi hendaknya dalam berdemo, dapat memberikan masukan yang konstruktif pada pemerintah untuk pembangunan di Kepri," kata Nurdin kepada BATAMTODAY.COM usai menerima Kunjungan Komisi X DPR-RI di Gedung Daerah Tanjungpinang, Sabtu (23/4/2016).

Ditanya mengenai permintaan LAM dan ormas serta lembaga lain, agar tegas dan membasmi oknum-oknum "pengacau" di Pemerintah Provinsi Kepri, Nurdin mengatakan, kalau tuntutan itu belum diketahuinya.

"Saya belum tahu, nanti kita dengar dulu apa yang menjadi aspirasinya," kata Nurdin.

â€ŽSedangkan mengenai SK Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) yang tandatangannya dikatakan Plt. Sekda Kepri, Reni Yusneli palsu dan dilaporkan ke Polda Kepri, Nurdin mengaku belum melakukan telaah.

"Belum, nanti akan kami telaah dan koordinasikan terlebuh dahulu di Inspektorat Provinsi Kepri" kata dia.

Sebelumnya, Sejumlah element masyarakat, Ormas dan Organisasi Pemuda dan organisasi mahasiswa, simpatisan Sani-Nurdin (Sanur) serta Tim Relawan Sani dan Bara Sani, menyatakan akan menggelar demo dengan mengerahkan ribuan massa ke Kantor Gubernur Kepri.

Baca: LAM Kepri dan Pendukung Sani-Nurdin akan Demo

Mereka untuk meminta pada Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk "membasmi" para pembuat kegaduhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Massa yang akan demo itu, antara lain Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, Pendekar Provinsi Kepri, Pendekar Kota Tanjungpinang, Perpat Provinsi Kepri, Perpat Kota Tanjungpinang, Gerakan Anak Melayu Kepri (GAM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Simpatisan Sani-Nurdin (Sanur), Tim Relawan Sani, dan Bara Sani.

Pengurus LAM Kepri, Said Haris Yakub mengatakan, â€Žadanya pelaporan dugaan tanda tangan palsu almarhum Gubernur ke Polda Kepri oleh Plt Sekda Provinsi Kepri, Reni Yusneli tanpa koordinasi dan sepengetahuan Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun membuat masyarakat Kepri tidak percaya lagi kepada Reni.

"Selama ini kita diam, akan tetapi tindakan yang dilakukan Plt Sekda Kepri itu semakin menjadi-jadi. Dia adalah biang kerok terjadinya kegaduhan yang mengganggu masyarakat Kepri," ujar Said Haris di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi dengan sejumlah Ormas dan lembaga organisasi lainya di Tanjungpinang, Jumat (22/4/2014).

Editor: Dodo