Waspadai Manuver Propaganda Media Soal Papua

Waspadai Manuver Propaganda Media Soal Papua

Oleh : Opini

Rabu | 06-04-2016 | 13:12 WIB

Oleh: Domingus Pitey*

SUDAH menjadi rahasia umum jika seruan maupun pergerakan Papua dan Papua Barat merdeka, sejak sekian lama tidak hanya menjadi isu sensitif yang selalu aktual dan mengundang kontroversi di tanah Papua sendiri melainkan juga menarik perhatian banyak pihak lainnya, selain pemerintah Indonesia bahkan isu tersebut sudah diinternasionalisasi oleh beberapa negara yang tentunya mempunyai kepentingan masing-masing, baik politik maupun ekonomi mengingat kekayaan alam tanah Papua yang sangat melimpah ruah, sehingga bukan hal yang mengherankan jika banyak bentuk campur tangan asing yang mewarnai isu Papua Merdeka ini.

Terkait pemberitaan-pemberitaan di media tentang peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Sebenarnya ULMWP sendiri adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan di Vanuatu untuk mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia, seperti dikatakan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) Peter Oâ€™Neill, yang dilansir tempo.co pada 26 Juni 2015, menyatakan bahwa sebuah organisasi Papua Barat yang bernama ULMWP diberi status pengamat dalam KTT MSG dan mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia. Hal tersebut juga belum dapat dapat dikatakan refresentatif orang Papua yang berdomisili di luar negeri, mengingat masih banyak yang tidak setuju dengan arah perjuangan ULMWP.

Beberapa waktu lalu, menurut Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo membantah pendirian kantor OPM itu. Menurutnya pihaknya memang mendapat informasi soal adanya pertemuan warga, di mana kegiatan tersebut dilakukan di kantor Dewan Adat Papua Kabupaten Jayawijaya. Informasi peresmian yang dikabarkan dihadiri oleh sekitar 5000-an orang itu juga tidak dibenarkan, pasalnya gedung tempat berlangsungnya acara hanya berkapasitas tak lebih dari 200 orang. (sumber : Liputan6.com 17/02/2016)

Pemerintah pusat di Jakarta juga membantah laporan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah mendirikan kantor perwakilan di Wamena, Papua. Menurut juru bicara Presiden Johan Budi seperti dikutip Antara telah berusaha mengkonfirmasikannya dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, soal rumor tentang OPM mendirikan kantor perwakilan, dan itu tidak benar, ia mengatakan bahwa rumor itu tidak akan menciptakan masalah keamanan di Papua.

Sebelumnya ada laporan beredar menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah membuka kantor di Wamena dan langkah itu didukung banyak negara di kawasan Melanesia. Hal ini ternyata hanya permainan propaganda isu di media oleh kelompok separatis.

Sedangkan menurut Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo menyatakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua tak hanya akan mendirikan kantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Gerakan itu juga akan berdiri di ibu kota Papua, Jayapura. Bahkan viktor mengklaim seluruh gerakan perlawanan yang ada di Papua kini bernaung di bawah Gerakan Pembebasan Papua yang total telah memiliki tiga kantor, yakni di Wamena, Vanuatu sebagai pusatnya, dan Kepulauan Solomon. ( sumber : cnnindonesia.com 16/02/2016)

Di balik pemberitaan-pemberitaan tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kasus ini merupakan suatu propaganda media? Mengingat propaganda media adalah usaha dengan sengaja dan sistematis, untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan yang disebarkan melalui media massa. Berbagai agenda pihak tertentu sudah mampu mengubah persepsi publik tentang suatu hal. Karena kemampuan propaganda yang hebat itu, lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan negatif. Dan di tahun 2016 ini propaganda media massa terasa sangat makin meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sudah banyak kasus di berbagai belahan dunia, betapa besarnya peran media dalam kehidupan sehari hari. Di Afrika, perang antara suku Hutu dan Tutsi amat dipengaruhi oleh propaganda media. Media hanya menjadi corong salah satu kekuatan untuk menyerang kekuatan lainnya. Berhasil. Bunuh bunuhan terjadi begitu massif, dengan dukungan propaganda media. Media pula yang menjadi salah satu kekuatan Amerika dalam menghadapi musuh musuhnya.

Media media besar seperti CNN, ABC, Fox dan lain lain, bahu membahu melakukan propaganda hebat mendukung kebijakan luar negeri Amerika. Media di sana yang katanya terkenal demokratis dan menjadi rujukan pers/jurnalistik dunia, ternyata tidak demikian untuk urusan propaganda. Mereka sukses menjadikan sejumlah perang, sebagai perang yang sah dengan motor Amerika Serikat.

Kita tidak tahu, setelah ini akan ada gerakan atau propaganda apalagi yang akan dilakukan oleh para aktor dibalik OPM ini. Kita hanya bisa berharap kedepannya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan para pendukung Papua merdeka yang melanggar hukum, seperti pengibaran bintang kejora, demo-demo anarkhis atau aksi-aksi penembakan serta propaganda media. Mari kita bijaksana dalam melihat pemberitaan di berbagai media sebelum kebenarannya terbukti.

Mari kita dukung semua program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, abaikan propaganda media yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, mari kita bangun tanah Papua ini dengan semangat kemerdekaan dalam bingkai NKRI.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa, aktif pada Kajian Kemandirian Bangsa untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan