Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Salah Gunakan Jabatan, Yuddy Harusnya segera Dicopot dari Jabatannya
Oleh : Irawan
Jum'at | 01-04-2016 | 15:00 WIB
Yudhi Chrisnandi.jpg Honda-Batam
Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Bocornya surat dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) kepada jajaran Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) yang meminta fasilitas negara bagi kolega Menteri PAN Yuddy Chrisnandi, bernama Wahyu Dewanto (Anggota DPRD DKI) dan keluarganya, yang berkunjung ke Australia,  seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden Jokowi untuk mengganti Yudi Chrisnandi.


Demikian disampaikan Direktur for Budget Analysis,Uchok Sky Khadafi pada wartawan di Jakarta, Jumat (1/4/2016) terkait bocornya surat permintaan fasilitas tersebut.
 
"Sudah banyak kasus kontroversi menteri PAN RB,Yudi Chrisnandi sebelum munculnya surat katabelece yang meminta jajaran kemenlu untuk memfasilitasi koleganya yang sedang berkunjung bersama keluarganya ke Australia.

"Ini seharusnya cukup bisa dijadikan alasan bagi Jokowi untuk mencopotnya," tegas Uchok.
 
Yudi sebagai menteri kata Uchok, jelas tidak memahani arti dari nama kementeriannya sendiri yang bisa dilihat dari perilaku Yudi selama ini. 

"Pendayagunaan aparatur negara yang dimaksud itu bukan untuk mendayagunakan aparatur negara untuk tujuan pribadi seperti yang terbukti dari suratnya itu," tambahnya.
 
"Selain itu perilaku mengeluarkan katabelece seperti itu jelas memperlihatkan bahwa perilaku jaman jahiliyah masih diterapkan dilingkungan kementrian tersebut.Kementrian yang seharusnya mereformasi birokrasi malah tidak melakukan reformasi birokrasi di dalam dirinya sendiri," ungkap Uchok lagi.
 
Alasan yang dikemukakan bahwa Menteri Yudi Chrisnandi tidak mengetahui dibuatnya surat tersebut,justru memperlihatkan pada rakyat bahwa kementrian itu sangat tidak tertib administrasinya dan jajaran birokrasinya.

Kalau Jokowi tidak melakukan resufle pada menterinya yang seperti ini maka jangan salahkan masyarakat bahwa hal ini biasa dilakukan oleh kabinetnya.
 
"Kalau menterinya saja melakukan hal ini,bagaimana dengan presidennya sendiri?Masyarakat bisa beranggapan presiden bisa mengeluarkan surat seperti itu bukan hanya untuk koleganya,tapi untuk keluarga,teman,dan semua orang yang dikenalnya.Makanya penting bagi Jokowi memecat Yudi," jelasnya.
 
Karena itu menurut Uchok, dengan kasus itu maka lembaga kementerian ini  jadi tidak punya wibawa lagi dimata instansi lain atau tidak bisa lagi menjadi contoh bagi lembaga negara yang lain.
 
Dengan demikian mengganti Yudi juga penting dilakukan demi menjaga marwah kelembagaan negara. 

"Ini lembaga negara bukan stand up commedy,harus dijaga kewibawaannya.Yudi jangan sok menilai menteri lain seperti yang pernah dilakukannya dan membuat heboh karena sesama menteri dtidak boleh menilai dan hanya presiden yang berhak," katanya.
 
Dikatakan, jika manajemen di Kemanpan dan RB tidak tertib, atau kacau balau secara adminstrasi. Mentang-mentang baru punya menteri, sudah seenaknya meminta fasilitas kepada Komjen di Australia. 

“Kalau sudah begini, lembaga kementerian ini  jadi tidak punya wibawa lagi dimata instansi lain atau tidak bisa lagi menjadi contoh bagi lembaga negara yang lain,” pungkasnya.

Editor: Surya

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Mekanisme Pendaftaran Calon Sudah Disosialisasikan, Ini Tahapan Pilkada 2024

04-05-2024 | 18:31 WIB

Bisa Usung Tanpa Koalisi di Jatim, PKB Bakal Buat Poros di Luar Khofifah

04-05-2024 | 08:36 WIB

KPU Siap Hadapi Evaluasi Pemilu di DPR pada 15 Mei

03-05-2024 | 19:48 WIB