Pemerintah Diminta Tak Intervensi Terlalu Jauh PPP

Pemerintah Diminta Tak Intervensi Terlalu Jauh PPP

Oleh : Irawan

Rabu | 30-03-2016 | 09:40 WIB

Mudrick Sangidu, Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP yang juga mantan Panglima Mega Bintang

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berlanjut, ditengarai tokohnya sebagai ulah pemerintah untuk merusak partai Islam berlambang Kabah. Menyusul diumumkannya bakal muktamar pada awal pekan April 2016.

Karenanya Mudrick Sangidu, anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Muktamar Jakarta, mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu jauh mengintervensi internal partai dengan menjanjikan datang dalam muktamar itu.

"Muktamar itu dipaksakan. Pemilihan Romahurmudzy sebagai ketua umum PPP dan bakal kehadiran Presiden Jokowi mengindikasikan intervensi pemerintah. Karena disahkannya Romy akan tetap berkepanjangannya kemelut PPP sebab memancing perlawanan kubu Djan Faridz," ujarnya saat kepada wartawan sebelum berangkat umroh di Jakarta kemarin.

Bagi mantan Panglima Mega-Bintang pada Pemilu 2004 itu, Presiden Jokowi bukanlah seorang negarawan jika berniat menghancurkan partai politik yang dibangun anak bangsa dalam percaturan politik Nusantara.

Bahkan, ia menilai pemerintah Cq Presiden Jokowi sudah tidak lagi menaati hukum dimana Mahkamah Agung mengakui keabsahan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz.

"Muktamar pada April (2016) itu dipaksakan, dan abal-abal, tapi bakal dihadiri Presiden," ujar tokoh deklarator Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) seraya menyarankan penyelesaian kemelut internal PPP mirip Golkar dimana Romahurmudzy (Romy) dan Djan Faridz legowo tidak menjadi calon dalam muktamar demi persatuan dan kesatuan partai Islam berlambang Kabah.

Kemelut PPP diawali kemunculan dua muktamar memilih ketua umum, Romy di Surabaya dan Djan Faridz di Jakarta. Kisruh memasuki ranah hukum dimana MA mengakui Djan Faridz tetapi Menkumham Yasonna Laoly memperpanjang kepengurusan Suryadharma Ali (SDA)-Romy hasil Muktamar Bandung untuk waktu enam bulan mendatang sampai Juni 2016.

Sampai akhirnya islah (damai) diinisiasi ketua umum Parmusi, Usamah Hisyam, di Hotel Sahid (5/3/2016), dan Kemenkumham (10/3/2016), tapi tidak diakui Djan Faridz kendati mengutus perwakilan.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

LUKW UPN Veteran Yogyakarta Uji 19 Wartawan Kaltim di Badak LNG Bontang

Menteri Trenggono Ajak KNTI Bersinergi Demi Kesejahteraan Nelayan Tradisional

Menkomdigi Tunjuk Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital

Deteksi Dini Kanker Masuk Program Skrining Nasional 2025

Sebuah Single yang Dinanti Akhirnya Diluncurkan, 'Memori Baik' dari Sheila on 7

Menko Polhukam Budi Gunawan Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada 2024 Terancam Pidana

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi