Catatan Setahun Kepemimpinan Dua HMS

Oleh: R. Dachroni

PASCA pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dua HMS, Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. Muhammad Soerya oleh Mendagri Drs. Gamawan Fauzi pada Kamis (19/08/10), besar harapan masyarakat Kepulauan Riau Dua HMS bisa menepati janji-janjinya saat kampanye dulu.

Di awal-awal masa kepemimpinannya ada indikasi yang cukup baik dan langkah-langkah taktis yang mengarah kepada upaya penepatan janji-janji itu. Janji akan menuntaskan masalah FTZ BBK, janji menuntaskan masalah listrik dan penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan di Dompak, masalah krisis listrik dan air serta janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi setelah melihat perkembangan pemberitaan media massa cetak, elektronik dan online cukup banyak berita-berita positif yang memberitakan langkah-langkah taktis di atas. Dimulai dari pembentukan tim ekonomi untuk membahas masalah benang kusut FTZ BBK yang terdiri dari organisasi
pengusaha, tokoh masyarakat dan berbagai akademisi yang ada di Kepulauan Riau maupun di tingkat nasional dan tim peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 
Gayung pun bersambut, seolah-olah Gubkepri H. M. Sani sedang mendapatkan keberuntungannya, di awal-awal dia memimpin, pemerintah pusat menjamin masalah FTZ BBK akan segera diselesaikan yang mencakup tiga permasalahan. Hasil Rakor FTZ pemerintah pusat kemarin dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,  menurut Hatta Radjasa, Kamis (12/8) ada tiga isu yang kita pecahkan. Pertama, persoalan yang dibahas terkait dengan tumpang tindihnya areal hutan di pulau Batam. Kedua, mengenai penetapan tentang arus keluar maupun masuknya kendaraan bermotaor dari dan ke sesama wilayah kawasan bebas. Ketiga, menyangkut optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP (Batam Pos, 13 Agustus 2010).

Sementara itu, untuk masalah listrik, Dua HMS bersama walikota dan bupati se-Kepulauan Riau telah melakukan langkah-langkah lobi vertikal dengan melakukan silaturahmi ‘kelistrikan’  dengan Dirut PLN Pusat, Dahlan Iskan beberapa waktu yang lalu dan menghasilkan beberapa kesepakatan dalam hal mengatasi persoalan listrik di kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Langkah cepat yang diambil oleh Gubkepri H. M. Sani merupakan awal yang cukup baik dalam mengatasi persoalan listrik khususnya di pusat ibukota, Tanjungpinang.

Hal di atas merupakan langkah perdana di masa kepemimpinannya yang patut mendapatkan apresiasi
apalagi dia berhasil melakukan koordinasi positif dengan walikota dan bupati se-Kepulauan Riau untuk bersama-sama mendatangi Kantor Pusat PLN. Ini adalah upaya konkrit yang patut dihargai walaupun hasilnya belum tentu seperti apa yang diharapkan mengingat pemimpin di periode sebelumnya juga relatif jarang melakukan koordinasi yang begitu baik dengan bupati dan walikota, tetapi Dua HMS di awal-awal sudah mampu melakukan hal ini dan semoga hubungan koordinasi seperti terus terjalin dan terjaga.

Begitu juga dengan upaya Dua HMS terhadap masalah krisis air di pulau Bintan. Seperti yang diberitakan suratkabar harian Batam Pos edisi Rabu 25 Agustus 2010,  Gubkepri, H. M. Sani menggelar rapat kerja dengan Direktur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik, Walikota Tanjungpinang Suryatati A. Manan, Wakil Bupati Bintan Khazalik dan Asisten III Ekonomi Pembangunan Nuraida Mokhsen. Dalam rapat kerja tersebut ada beberapa langkah yaitu meningkatkan sumber air baku dengan interkoneksi dari Sungai Gesek ke DAM Sungai Pulai, menambah instalasi pengelolaan air (IPA), membenahi sistem distribusi air, peningkatan jaringan transmisi serta menggandengan Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan terkait masalah pendanaan operasional PDAM Tirta Kepri.

Sementara itu, pada harian Sijori Mandiri Jumat 3 September 2010 Sani mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar dalam APBD-Perubahan 2010 untuk
mengatasi krisis air bersih di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Dengan anggaran ini, penyediaan air bersih yang telah lama menjadi persoalan di kedua daerah ini akan beres paling
lambat tahun 2012. Saat itu, semua perumahan akan mendapat pasokan air bersih.  "Dengan anggaran ini, kita berharap tahun 2012 mendatang masalah air minum bisa terjawab," Gubernur Kepri HM Sani kepada pers seusai menghadiri buka puasa bersama dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepri di Aula Kanwil Kemenag, Jalan Senggarang Batu 14, Tanjungpinang, Rabu (1/9). Nah, perhatian Dua HMS tidak hanya pada masalah FTZ, krisis listrik dan air. Menyadari belum selesainya proyek pembangunan Dompak membuat mereka pro aktif untuk melakukan koordinasi dengan kontraktor bahkan akan mengancam kontraktor jika tidak menyelesaikan tempat waktu padahal hampir semua pembayaran sudah dibereskan. Di satu sisi memang upaya-upaya untuk menepati janjinya memang sudah cukup meyakinkan masyarakat Kepulauan Riau tidak salah dalam memilih pemimpin.

Dia berjanji 2011 Pemprop Kepri akan pindah kantor. Rampung atau tidaknya proyek pembangunan
pusat pemerintahan di pulau Dompak, Gubkepri H.M Sani mengungkapkan pada pertengahan 2011 sudah bisa pindah kantor. Hal ini disebabkan dia telah mendeadline kontraktor untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan Dompak. Menurutnya, aktivitas pembangunan yang sudah dimulai pada tahun 2007 lalu memang semestinya sudah selesai jika tidak dia akan mem blacklist kontraktor tersebut. Terdapat 11 proyek yang telah selesai dilelang mencapai Rp 1,513 Triliun (Batam Pos, Kamis 26 Agustus 2010).

Terhitung pasca pelantikan Dua HMS setahun yang lalu pada 19 Agustus 2010 melalui ekspose media
menunjukkan bahwa Kepemimpinan Dua HMS memang serius ingin membangun Kepulauan Riau. Kendati
demikian, bukan berarti persoalannya terhenti disini saja. Masalah tentu tidak akan terselesaikan hanya dengan rapat koordinasi dan mengumbar wacana. Penulis khawatir apa yang dilakukan oleh Dua HMS hanya sekedar strategi pencitraan, tapi bukan benar-benar untuk menepati janjinya sebelum terpilih dulu. Bukan maksud penulis untuk menuding demikian, tapi berdasarkan pengalaman yang ada khususnya kepemimpinan terdahulu terlalu banyak wacana-wacana yang bagus dan menarik tapi dalam tataran praktis nyaris tidak teroperasionalkan.

Penulis tidak ingin hal ini terjadi pada kepemimpinan periode Dua HMS. Pencitraan yang berlebihan seolah-olah ingin membuat mereka menepati janji tapi pada prinsipnya tak lebih dari praktek tebar pesona. Dua HMS harus ingat tidak mudah untuk merealisasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Penyelesaian masalah proyek pembangunan Dompak, krisis listrik dan air tidak cukup hanya dengan melakukan rapat-rapat koordinasi apalagi tanpa ada aksi dari bawahan dan moralitas untuk bersama membangun Kepulauan Riau.

Setahun Kepemimpinan Dua HMS

Kini, tanpa terasa tepat pada 19 Agustus 2011 nanti, Dua HMS (H. Muhamad Sani dan H. Muhamad Soeryo) memimpin Kepulauan Riau. Apa-apa yang telah dijanjikannya belum begitu terlihat. Dua PR
besar tugas kepemimpinan Dua HMS pertama menyelesaikan tugas-tugas kepemimpinan yang lama
seperti masalah FTZ BBK dan penyelasaian proyek multyyears pembangunan pusat pemerintahan di
Dompak belum juga menampakkan titik terang penyelesaian justru menjadi tumpang tindih dan menjadi mainan politik. PR yang kedua, membuat kebijakan-kebijakan baru yang pro terhadap masyarakat dan melakukan akselerasasi kebijakan pada pemerintahan kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.

Terkait masalah ini, penulis bersama Tokoh Masyarakat Datok Huzrin Hood dan Bang Lis Darmansyah
Wakil Ketua II DPRD Propinsi Kepulauan Riau melakukan diskusi resmi di RRI Tanjungpinang, Jumat (5/8) pukul 07.30 WIB. Sebuah pembicaraan yang menarik dan penulis pun dapat menyimpulkan bahwa
selama setahun ini mengapa perubahan demi perubahan belum terlihat yang terlihat hanyalah agenda-agenda seremoni yang tidak berefek langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa saja permasalahan itu? Pertama, belum maksimalnya kerja Kepala SKPD. Barangkali kita tidak perlu meragukan lagi kualitas visi-misi Dua HMS, hanya saja memang ketika roda pemerintahan berjalan, Dua HMS tidak dibantu secara maksimal dengan kinerja sebagian Kadis SKPD di lingkungan Pemprop Kepri. Faktanya, sebagian Kadis itu jarang masuk kantor dan bahkan menurut keterangan Bang Lis Darmansyah ada juga yang main golf. Sungguh menyakitkan masyarakat kalau memang apa yang disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepri itu benar.

Penulis pikir untuk permasalahan ini, ditahun kedua kepemimpinan Dua HMS harus berani memutasikan Kadis-kadis yang tidak serius bekerja. Bila perlu membuat raport khusus agar jelas indikator penilaian mutasinya bukan karena suka atau tidak suka. Kedua, padatnya agenda seremoni. Nah, penulis pikir selama setahun ini aktivitas Dua HMS lebih banyak dengan agenda seremoni.

Penulis pikir empat tahun ke depan Dua HMS harus mengurangi kegiatan-kegiatan seremoni serta lebih banyak bekerja. Dua HMS harus mampu menyelesaikan permasalahan atau kerja-kerja kepemimpinan yang lama dan membuat inovasi-inovasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat walau disebuah portal situs berita Kepri www.terkininews.com dia mengaku angka kemiskinan turun, tapi turunnya juga tidak begitu signifikan. Mengingat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, bahwa Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kepri pada periode Maret 2010 - Maret 2011 menurun sebesar 100 orang, yakni, dari 129.660 orang pada tahun 2010 menjadi 129.560 orang pada tahun 2011.
 
Di portal situs berita Kepulauan Riau tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. M. Sani mengatakan, program pengentasan kemiskinan di Kepri dalam masa kepemimpinan Duo HMS belum masuk satu tahun kerja. Sehingga tidak bisa dikatakan program tersebut tidak optimal. “Karena berbagai program yang telah disusun Pemerintah Daerah untuk lima tahun ke depan, baru di mulai awal Januari 2011.

Jadi, hasil kinerja satu tahun Duo HMS belum dapat dikatakan tidak optimal lah. Nanti sekitar bulan Desember baru bisa kita lihat hasilnya, kalau sekarang kan baru jalan berapa bulan,” ungkap Sani kepada Terkininews.com di Tanjungpinang.

Tentunya, sempena setahun kepemimpinan Dua HMS ini biarlah beragam permasalahan Kepulauan Riau saat ini yakni pertama belum dimanfaatkannya secara optimal keunggulan komparatif provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia padahal secara historis Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia merupakan satu rentetan yang sama. Kedua, masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal ini dapat dilihat betapa pesatnya pembangunan ekonomi kota Batam dan Tanjungpinang sementara lainnya Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga dan Anambas pembangunannya masih relative lambat belum terintegrasi dan terakselerasi dengan baik. Ketiga, belum maksimalnya pengelolaan SDA secara maksimal terutama sumber daya kelautan dan pertambangan sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai PDRB daerah.

Keempat, kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik, air bersih bagi kegiatan rumah tangga maupun dunia usaha, sehingga memperlambat pengembangan investasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.  Kelima, belum berkembangnya sektor pertanian karena selama ini kita melihat pasokan pertanian masih didatangkan dari daerah atau propinsi lain sebut saja Jambi, Sumbar dan Sumatera Utara.

Keenam, lemahnya organisasi dan manajemen koperasi dan UMKM serta terbatasnya askes ke pasar dan
sumber-sumber permodalan. Ketujuh, regulasi FTZ yang semakin rumit. Kedelapan, masih rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat Kepulauan Riau. Kesembilan, kurangnya tenaga medis dan alat kesehatan terutama di Puskesmas pembantu di berbagai daerah hinterland yang ada dan beragam
permasalahan lainnya.

Nah, beberapa permasalahan di atas itu merupakan permasalahan yang diangkat Dua HMS saat menyampaikan visi-misinya. Sebagai masyarakat tentunya kita berharap Dua HMS bisa menepati
janji-janjinya tidak terus melakukan politik pencintraan tapi lebih kepada politik pelayanan dan mampu meberdayakan ‘kabinet’-nya atau SKPD-nya menjadi SKPD yang bekerja bukan aktif melakukan aktifitas seremoni. Semoga!

Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Kepulauan Riau.