Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hadir di Mukernas, Menkumham Berharap PPP Bisa Segera Islah
Oleh : Surya
Kamis | 25-02-2016 | 08:35 WIB
Mukernas_PPP.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk merangkul pihak-pihak internal partai yang berseberangan.


"Maka akomodasikanlah teman-teman yang di seberang, ini adalah langkah rekonsiliasi," kata Yasonna dalam Mukernas IV PPP di Ancol, Jakarta, Rabu (24/2/2016) malam.
 
Yasonna yang datang bersama Mendagri Tjahjo Kumolo mewakili pemerintah juga mengajak seluruh pihak yang selama ini berkonflik dalam tubuh PPP untuk mengesampingkan ego dan meninggalkan segala perbedaan pendapat. Ia berpendapat bahwa Mukernas ini merupakan momentum yang sangat baik untuk islah.
 
Yasonna mengingatkan tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pada Juni mendatang dan PPP terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah tersebut apabila tidak segera melaksanakan islah.
 
"Doronglah, panggilah teman-teman ini. Sehingga pada saatnya muktamar, semua ada di sana. Karena kalau tidak, tahapan pilkada serentak mulai bulan Juni, bukan saya yang rugi," kata Yasonna.
 
Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki maksud apapun dalam mengesahkan kembali surat keputusan pengesahan DPP PPP muktamar Bandung.
 
Pemerintah hanya ingin agar PPP sebagai partai yang memiliki nilai historis dalam demokrasi di Indonesia bisa ikut serta dan berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai agenda politik.

Yasona menegaskan, menegaskan pemerintah tidak bermaksud memancing di air keruh terkait penerbitan kembali surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Muktamar Bandung.

"Pemerintah tak memiliki niat apa pun dan tidak bermaksud memancing di air keruh dalam konflik PPP itu," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan pemerintah mengambil langkah-langkah yang dinilai dapat menyelesaikan konflik PPP yang sebenarnya 'meniru' dari format penyelesaian Partai Golkar.

"Pemerintah mencoba merunut kajian secara mendalam, secara hukum, mengambil keputusan-keputusan yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," katanya.

Namun menurut Yasonna dinamika politik yang ada dan kemudian muncul berbagai gugatan hukum, semakin membuat penyelesaian menjadi berlarut-larut.

Yasonna mengungkapkan telah membaca dengan rinci hasil keputusan Mahkamah Agung terkait perselisihan PPP kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya.

Ia mengaku sulit memahami keputusan MA yang menurutnya memiliki pemahaman yang ganda mengenai keberadaan DPP PPP Muktamar Jakarta dan Surabaya.

"Saya dalam posisi dilema pada saat itu. Namun setelah mendalami dan juga hasil dari safari para senior PPP (ke pemerintah, red), kita berpikir keputusan politik bisa lebih jernih dalam menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Hingga akhirnya Yasonna memutuskan untuk memperpanjang kepengurusan DPP PPP Muktamar Bandung hingga Juli 2016, agar dapat menyelenggarakan muktamar.

"Bahwa kami tidak memiliki kepentingan sama sekali, yang kami inginkan partai ini bisa berjuang kembali dalam pembangunan Indonesia," kata Yasonna.

Rakernas ini antara lain dihadiri politisi senior PPP Bachtiar Chamsyah, Plt Ketua Umum Emron Pangkapi hasil Muktamar VII Bandung, Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar, Sekjen PPP Romahurmuziy, Ketua Parmusi Usamah Hisyam, dan PPP kubu Surabaya (Romahurmuziy).

Sementara itu, kubu PPP Jakarta yang diketuai Djan Faridz tidak hadir dalam Mukernas tersebut. Bahkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang kini menjadi tahanan KPK dikabarkan tidak merestui Mukernas tersebut.

Editor : Surya

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB