DPD RI Usulkan Revisi UU Wilayah Negara

DPD RI Usulkan Revisi UU Wilayah Negara

Oleh : Surya

Rabu | 10-02-2016 | 19:35 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Komite I DPD RI berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan.

Demikian yang tertuang dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, para Bupati dan walikota daerah perbatasan seperti Sintang, Alor, Nunukan, Sanggau, Malinau, Bintan, di Gedung DPD RI Jakarta, pada Rabu (10/2/2016).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowan ini membahas pentingnya pengaturan tentang pengelolaan perbatasan yang belum secara jelas diatur dalam UU tentang Wilayah Negara.

Muqowam menilai pengelolaan perbatasan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, karena permasalahan di daerah perbatasan begitu kompleks.

â€œPerbatasan perlu menjadi Undang-Undang tersendiri, tidak seperti sekarang ini hanya menjadi sub bagian dari Undang-Undang Wilayah Negara. Peraturan itu hanya mengatur tentang batas wilayah Negara saja, tapi mengabaikan pengelolaannya,â€ ujar senator asal Jawa Tengah itu.

Karena itu dia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola daerah perbatasan. Pemerintah telah membentuk sebuah badan bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas mengelola daerah perbatasan, namun sayangnya kewenangan lembaga itu hanya sebatas koordinasi lintas instansi.

â€œMereka (BNPP) harusnya dapat bekerja lebih optimal sesuai kewenangannya yaitu mengelola wilayah perbatasan dan dapat melakukan eksekusi bukan hanya sekedar koordinasi, sehingga wilayah perbatasan tidak merana seperti sekarang ini,â€ ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komite I DPD RI, Nono Sampono menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi daerah perbatasan saat ini yang dinilai semakin memprihatinkan.

â€œKondisi pos jaga sekarang ini lebih parah daripada saat dulu saya masih aktif bertugas, ini menunjukkan perhatian pemerintah sangat kurang,â€ ungkapnya.

Mantan Komandan Jenderal Korps Marinir TNI AL itu menilai baik atau buruknya pengelolaan sebuah negara dapat tercermin dari kondisi daerah perbatasan negara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Gubernus NTT Frans Lebu Raya memaparkan sejumlah permasalah yang terjadi di daerah perbatasan, mulai dari masalah minimnya infrastruktur di daerah perbatasan, kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan, tertinggalnya pendidikan, kurangnya pasokan listrik, dan yang lebih mengerikan adalah penyelundupan barang ilegal seperti narkoba, senjata, perdagangan manusia dan lainnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Kasatgas Opsda Lilin Seligi 2024 Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru di Batam

Polri Kenalkan Kortas Tipikor ke Masyarakat di CFD Jakarta

PDIP Ogah Tanggung Jawab soal Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Inisiatif Jokowi!

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Endipat: Ada Provokator Mau Ganggu Stabilitas Bangsa

Menko Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Perludem Ungkap MK Terima 312 Sengketa Pilkada 2024

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Internal Fondasi Utama

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

Perintah Kapolri Tindak Tegas Polisi Salah Gunakan Senjata Api