Pemerintah Terus Paksa Subaru Selesaikan Hutang Pajak

Pemerintah Terus Paksa Subaru Selesaikan Hutang Pajak

Oleh : Redaksi

Selasa | 02-02-2016 | 10:58 WIB

BATAMTODAY.COM - Kekalahan pemerintah terhadap gugatan yang disampaikan Subaru Indonesia atas penyitaan kendaraannya di sejumlah Pengadilan Negeri (PN), tidak lantas bisa langsung dilaksanakan. Pasalnya, pemerintah sudah melakukan upaya hukum (banding) ke Pengadilan Tinggi atas isi keputusan tersebut.

â€œSampai saat ini, hasil keputusan sejumlah PN yang menyatakan penyitaan aset Subaru oleh pemerintah tidak berdasar hukum, belum bisa dilaksakan. Karena kami sudah melakukan banding atas putusan tersebut,â€ buka Haryo Limanseto, Kepala Subdit Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI, dilansir dapurpacu.com.

Dikabulkannya gugatan Subaru Indonesia, tidak lantas menggugurkan kewajiban mereka melunasi hutang pajak yang ditanggung, atas dugaan kasus penggelapan pajak.

Dengan demikian, pemerintah terus memaksa pihak Subaru Indonesia melunasi hutang pajak yang ditaksir senilai Rp 1,3 triliun. Karena, keputusan penolakan sita atas aset Subaru di PN, dengan putusan kewajiban pelunasan pajak oleh Subaru Indonesia di Pengadilan Pajak (PJ) merupakan hal terpisah.

â€œPutusan sita berbeda dengan putusan pelunasan pajak. Soal sita keluar dari PN, sementara kewajiban pelunasan pajak ditetapkan di PJ,â€ jelas Haryo.

Sedangkan keterkaitan keduanya, yakni pada langkah pemerintah. Di mana, tegas Haryo, setelah banding Subaru Indonesia di PJ ditolak dari serangkaian 3 nomor putusan; PUT.61274/ PP /M.VII/98/2015, PUT.61279/ PP /M.VII/19/2015, dan PUT.61110/ PP /M.IX/19/2015.

â€œMaka setelah putusan itu diucapkan, Subaru berkewajiban melunasi hutangnya sesuai ketetapan hukum. Namun, karena tidak adanya itikad baik Subaru untuk melunasi dalam waktu ditentukan, akhirnya langkah sita pun dikeluarkan pemerintah. Penyitaan inilah yang kemudian, kembali digugat Subaru dan membawanya ke PN.â€

Kendati demikian, lanjut Haryo, upaya serius pemerintah memaksa Subaru melunasi hutang pajaknya, juga dilakukan dengan pemblokiran aktifitas impor dan atau ekspor Subaru, sebagai sanksi yang ditetapkan kepada lembaga yang bertanggungjawab atas barang masuk, dalam hal ini Subaru Indonesia.

â€œDisinggung apakah hal tersebut sudah tepat,â€ Haryo menegaskan, bahwa langkah tersebut sudah sesuai Undang-Undang yang mengatur aktifitas impor, atau hukum yang berlaku bagi para importir di Indonesia, dan juga secara otomatis masuk dalam peraturan kepabeanan Republik Indonesia.

â€œJadi, apa yang kita lakukan sudah sesuai prosedur dan sasaran. Yakni sesuai registrasi lembaga yang membawa barang masuk atau pemilik Angka/Nomor Pengenal Importir. Bahkan, bea kepabeanan juga berlaku kepada tempat yang dijadikan penyimpanan sementara,â€ pungkasnya.

Sumber: dapurpacu.com

TERKINI
POPULER

Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Rp 3,99 Miliar di Desa Kerandin Lingga

BI Prediksi Ekonomi 2024 Tumbuh 5,5 Persen Berkat Ekonomi Domestik

Berbagai Upaya Gubernur Ansar Mendorong Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat

Laporan Dicabut, Tersangka Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah di Anambas Dibebaskan

NeutraDC Ungkap Potensi Ekonomi Digital Batam di Forum Internasional SIJORI

Rutan Batam Gelar Voluntary Counseling and Testing Kepada Warga Binaan

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

Ini Tanda Minyak Rem Mobil Harus Diganti

Honda Freed Generasi Baru Resmi Dijual, Harganya Mulai Rp 250 Jutaan

Raih Poin di Portugal, Arbi Aditama Kembali Bertaji di JuniorGP 2024