Presiden Jokowi Diminta Jelaskan Ulang Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Banyak Proyek Bukan Prioritas

Presiden Jokowi Diminta Jelaskan Ulang Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Oleh : Surya

Senin | 01-02-2016 | 10:54 WIB

Presiden RI Joko Widodo

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Seluruh komponen bangsa diminta menolak rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung buatan China, karena bukan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Jika tetap ingin mengembangkan Kereta Cepat, lebih baik yang dikembangkan adalah Banten-Banyuwangi karena membuka perekonomian di daerah, yang nantinya bisa disambung ke pulau-pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Bali dan lain-lain.

Karena itu sebagai Presiden, Jokowi harus bisa menjelaskan ulang prirotas pembangunan infrastruktur.

"Seorang mantan pejabat mengatakan pada saya bahwa dia ngeri melihat proyek ini, karena ujung-ujungnya bangsa ini pasti dirugikan," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Senin(1/2/2016), mengutip kekhawatiran mantan pejabat tersebut.

Masih mengutip pernyataan mantan pejabat itu, Fahri mencontohkan yang ada di depan mata, yakni proyek monorail. Proyek itu mangkrat, negara rugi dan tidak ada yang bertanggung jawab.

"Sudah mangkrak, mengganggu lalu lintas di Jakarta, uang terbuang percuma dan tidak ada yang bertanggung jawab," jelasnya.

Terakhir, Fahri pun prihatin dengan kondisi politik dan partai politik saat ini yang tidak berani mengambil langkah untuk menghadapi keputusan-keputusan pemerintah yang ngawur seperti ini.

Karena itu dia mendorong parpol untuk sadar, karena kalau parpol tidak punya strategi untuk mengkritik jalannya pemerintahan seperti yang terjadi saat ini, maka satu hari nanti parpol akan terbangun dan menyesal karena penyimpangan yang terjadi sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

"Jangan sampai parpol nanti dianggap tidak ada gunanya karena rakyat berpikir yang penting stabilitas. Kalau seperti ini maka Negara akan diserahkan kepada kekuatan bersenjata. Makanya saya imbau, parpol harus waspada, DPR harus sadar bahwa mulutnya telah disewa oleh rakyat untuk mengatakan apa adanya," ucap politisi PKS ini.

Editor: Surya