Marzuki Heran Rini Soemarno Akali Jokowi soal Proyek Kereta Cepat Buatan China

Marzuki Heran Rini Soemarno Akali Jokowi soal Proyek Kereta Cepat Buatan China

Oleh : Surya

Minggu | 31-01-2016 | 16:46 WIB

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengaku heran dengan akal-akalan Menteri BUMN, Rini Soemarno, dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dari Cina.

Menurutnya, ada banyak pertanyaan yang seharusnya dijawab terlebih dahulu sebelum proyek itu benar-benar jadi dilaksanakan.

"Yang pertama itu adalah konsep Bussines to Bussines atau B to B. Kalau konsep ini yang diterapkan jelas sasarannya adalah mencari untung karena tidak ada bisnis yang tidak mencari untung. Kalau konsep B to B maka yang harus memutuskan adalah para pebisnisnya, dalam hal ini BUMN dan bukan pemerintah. Jika memang menguntungkan maka keputusan harus diambil oleh BUMN yang bersangkutan. Kalau seperti sekarang kan menteri BUMN mengintervensi BUMN," ujar Marzuki, Minggu (31/1/2016).

Berdasarkan pengalamannya yang juga sempat memimpin BUMN, Marzuki pun mengingatkan bahwa kalau proyek tersebut adalah penugasan dari pemerintah, maka harus dibuatkan RKAP terpisah, agar jelas kalau nantinya merugi, berapapun kerugian harus dijamin pemerintah.

â€Kenapa kami bilang penugasan, karena faktanya BUMN tersebut hanya menjalankan tugas dari Pemerintah, dengan menunjuk kontraktor dari Cina,â€ tambahnya.

Dengan kondisi seperti ini akan muncul masalah ketidakjelasan kinerja perusahaan berdasarkan tanggung jawab direksi dengan penugasan tersebut.

Pemerintah, tegasnya, tidak bisa melepaskan tanggung jawab bahwa itu bukan APBN, karena resiko penugasan tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintah

"Semua keputusan oleh Pemerintah, direksi harus dilepaskan dari tanggung jawab kalau ternyata proyek tersebut membuat perusahaan bangkrut. Kalau itu murni proyek BUMN, maka direksi bertanggung jawab penuh baik secara korporasi maupun hukum kalau terjadi kerugian dan pelanggaran," imbuhnya.

Oleh karenanya, Marzuki menyarankan kepada para direksi BUMN yang dilibatkan untuk meminta penegasan dari pemerintah bahwa itu proyek penugasan dari Pemerintah. Sehingga kalau sampai terjadi kerugian, direksi tidak bisa disalahkan.

â€Kalau direksinya menerima saja, apapun yang terjadi direksi tetap bertanggung jawab secara hukum, karena turut serta mengakibatkan kerugian negara,â€ paparnya.

Dia pun meragukan kalau kereta cepat tersebut akan menguntungkan karena menurutnya kalau berbicara dari aspek komersil, dirinya meragukan proyek kereta cepat tersebut feasible dan akan mampu mengembalikan hutang investasinya.

Banyaknya moda transportasi Jakarta-Bandung yang tarifnya jauh lebih murah menjadi pesaing kereta cepat tersebut, kecuali pemerintah melakukan pemaksaan.

"Pemaksaan dapat dilakukan apabila kereta cepat biasa Jakarta-Bandung ditutup, jalur peawat juga ditutup, masyarakat dipaksa bayar mahal naik kereta cepat tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah tega melakukan itu hanya untuk kepentingan yang sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah," papar politikus Partai Demokrat ini.

Di Cina, menurut Marzuki, pembangunan infrastruktur digerakkan melalui biaya negara, bukan dipaksakan kepada BUMN, karena bagaimanapun kalau BUMN itu merugi, tetap saja negara yang harus menutupi kerugian tersebut.

Selain itu, tambahnya, pembangunan infrastruktur dimanapun memang sebenarnya tidak untuk mencari keuntungan karena itu memang kewajiban negara. Rakyat lah yang membiayai pembangunan itu dengan membayar pajak dan ekonomi yang tumbuh dan bergerak karena infrastrukur yang mendukung dan bagus.

"Kita tidak mengerti, pasti ada alasan atau pertimbangan politik kenapa proyek kereta super cepat tersebut dilaksanakan ketimbang dengan pertimbangan komersil yang tidak masuk akal. Kalau perhitungan ekonomis, Jembatan Selat Sunda jauh lebih bermanfaat dari kereta super cepat tersebut, karena kemacetan transportasi Jawa-Sumatera yang sudah parah,â€ tegasnya.

Dia pun menduga ada kepentingan rente dari proyek kereta api super cepat tersebut, karena nilai yang demikian besar sulit untuk dinilai kewajarannya.

"Semoga, siapapun yang ikut memutuskan proyek tersebut dibukakan hatinya untuk berjalan lurus melaksanakan amanah, bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Kalau ada niat yang tidak baik, semoga Allah cepat menghentikannya, sehingga tidak merugikan rakyat banyak," cetusnya.

Ditambahkan Marzuki, Komisi VI yang membidangi BUMN diharapkan juga harus bereaksi atas ketidak jelasan tersebut, agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Komisi VI harus mempertanyakan kenapa BUMN dijadikan payung untuk proyek itu.

"Dengan alasan proyek BUMN, maka tidak diperlukan persetujuan dewan. Kalau APBN, harus melalui DPR, ini harus dibuka, sehingga jelas persoalannya," tegasnya.

Dia pun mengingatakan Presiden Jokowi agar tidak dijerumuskan oleh pembantunya. Dirinya sangat yakin presiden Jokowi orang yang jujur dan amanah, jangan sampai Jokowi tegasnya ditelikung oleh bawahannya. Ini semua harus diaudit, Presiden Jokowi jangan dijerumuskan oleh pembantunya.

"Perhitungan saya dengan nilai investasi, harga tiket yang akan dijual dan lama waktu pembayaran hutang, maka akan dibutuhkan penumpang sebanyak 50 ribu orang perhari. Itu pun ceteris paribus atau mengabaikan segala biaya seperti biaya operasional, perawatan, dan sebagainya," katanya.

"Sementara investor Cina mengatakan, dipelukan 60 ribu penumpang perhati, menteri Rini 28 ribu penumpang saja cukup. Lah ini bagaimana pihak Cina saja dan menteri berbeda perhitungan.Sekarang sanggup tidak kereta tersebut mencapai penumpang sebanyak itu? Itu jumlah yang sangat besar dan kalau dilihat jumlah penumpang kereta api biasa saja ke Bandung hanya mencapai 2000 orang, maka rasanya ini tidak masuk akal," pungkasnya.

Sebelumnya, ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan pekan ini hanya akal-akalan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Alasannya, sejak awal proyek kereta cepat justru digawangi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, bukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Secara terang-terangan, Faisal menuding adanya kepentingan terselubung dari Rini.

"Sebut saja Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana dulu deal-nya? Oke bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api enggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?" kata Faisal seusai memaparkan outlook kelistrikan di PLN Pusat, Jumat (22/1).

Tak hanya itu, Faisal juga menilai, BUMN memiliki kepentingan dengan investor kereta cepat, yakni Cina. Faisal menilai, ada kaitannya proyek puluhan triliun itu dengan pinjaman yang diberikan China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN: Mandiri, BNI, dan BRI.

"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing 1 miliar dolar AS. Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya oleh para menterinya," kata dia lagi.

Faisal juga mengatakan, meski sejak awal sumber pendanaan disebut tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ujungnya tetap menggunakan APBN yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

"Jadi akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN. Jadi, APBN juga. Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak gini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," kata Faisal.

Editor: Surya