Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Politisi Senior PDIP Minta Jokowi Hentikan Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung
Oleh : Surya
Sabtu | 23-01-2016 | 18:15 WIB
effendi simbolon.jpg Honda-Batam
Politisi PDIP Effendi Simbolon. (Sumber foto: rmol.co)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Politisi senior PDIP Effendi Simbolon mempertanyakan langkah triumvirat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam memutuskan dimulainya peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari China.

Menurutnya, tidak ada satupun alasan yang masuk akal sehat sehingga pemerintahan ini memulai pembangunan tersebut.

"Kita hanya mau mengingatkan saja kepada triumvirat itu, untuk menghentikan proyek pembangunan kereta cepat asal China ini karena sekarang dan nanti pasti akan menimbulkan masalah. Pembangunan ini tidak satupun memiliki alasan yang bisa diterima akal sehat. Jadi, sebelum ini jadi masalah dan sebelum KPK nantinya masuk, kami minta agar Presiden menunda proyek ini," ujar Effendi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Dia pun mengingatkan Jokowi akan kasus Bank Century dan juga kasus pembelian bus TransJakarta ketika dirinya  masih menjabat sebagai gubernur yang menimbulkan masalah.

"Jokowi harus belajar dari kasus Bank Century di era SBY yang menimbulkan masalah hukum dan juga kasus pengadaan bus Trans Jakarta yang juga dibeli dari China yang kemudian menimbulkan masalah ketika dirinya masih menjadi gubernur DKI Jakarta.Jangan sampai hal itu diulang lagi dengan kasus kereta cepat," katanya.

Menurut Effendy, ada banyak alasan sehingga pembangunan itu harus dihentikan. Pertama adalah jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 km dan akan dibangun empat pemberhentian sehingga kereta yang memiliki kecepatan maksimum 400 km/jam tidak akan  mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai kegunaannya.

"Kereta cepat itu sebelum berlari dengan kecepatan maksimum butuh percepatan dan untuk berhenti juga ada perlambatannya. Tidak mungkin kereta itu bisa dipicu dengan kecepatan maksimal jika pemberhentiannya terlalu banyak. Jadi untuk apa membangun kereta api cepat?" tambahnya.

Alasan bahwa pembangunan ini tidak memberatkan keuangan negara karena tidak menggunakan APBN menurut Effendi juga adalah alasan yang bodoh karena bagaimanapun BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara dilibatkan dalam pembangunan ini.

"Dari sisi keuangan kita seperti gampang dibodohi dengan alasan tidak menggunakan APBN.Iya betul, tapi kan BUMN ikut serta dan BUMN punya negara. Sehingga kalau BUMN ikut membiayai, yah negara ikut membiayai dan menanggung bebannya," tegasnya.

Pembangunan ini juga sifatnya sangat terpusat pada Jawa atau Jawa Centris. Padahal, menurutnya, masih banyak infrastrukur yang dibutuhkan di daerah-daerah lain dan tentunya akan lebih efektif mendukung pembangunan.

"Ini tidak sejalan dengan ide dan rencana pembanguna infrakstruktur di tanah air dan pembangunan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pembangunan hanya terpusat di Jawa," ujar anggota Komisi I DPR Ri ini lagi.

Dinikmati Segelintir
Effendy juga mengatakan bahwa pembangunan ini hanya akan dinikmati segelintir orang saja sementara rakyat kebanyakan sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat.

"Betul ini bisa memicu pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang semu karena yang menikmati hanya segelintir orang saja, sementara rakyat sama sekali tidak mendapatkan manfaat," ujarnya.

Ini, tambah dia sama halnya dengan reklamasi pembuatan pantai di Teluk Jakarta, yang menikmati yah itu-itu saja orangnya para developer yang akan mendapatkan keuntungan luar biasa yang punya kepentingan mengembangkan wilayah antara Jakarta dan Banndung. :Nilai tanah akan melonjak," tegasnya lagi.

Selain itu pembangunan ini juga tidak transparan dan masyarakat seharusnya mendapatkan pemaparan lebih  jauh. Jokowi  sebagai presiden menurutnya tidak mempelajari dengan baik dan detail tentang persoalan yang ada didalam pembangunan ini.

"Justru saya melihat presiden tidak memiliki  tipikal untuk mempelajari detail hal ikhwal mengenai fungsi kereta cepat. Banyak masalah, seperti analisa dampak lingkungan dan juga TNI AU yang tidak ingin wilayah halim dilewati jalur kereta cepat ini. Resistensi terlalu banyak," paparnya lagi.

Selain itu jalur tol Jakarta-Bandung saat ini terbebani dengan banyaknya kendaraan  truk yang melintas di tol  yang berasal dari kawasan Industri di seputar Bekasi, Karawang dan Cikarang menuju pelabuhan Tanjung Priok.

"Dari dulu sudah diusulkan pembangunan kereta barang dari berbagai kawasan Industri di sekitar Cikarang, Cikampeng, Karawang dan Bekasi agar truk-truk yang memuat hasil produksi dari kawasan industri itu tidak membebani jalan tol dan akan lebih baik buat pengembangan kawasan industri.Ini tidak dijalankan yang lebih dibutuhkan, malah membangun kereta cepat," ujar Effendi heran.

Dia pun mempertanyakan sikap Jokowi terhadap Rini. Menurutnya dengan berbagai langkah Rini selama memimpin kementrian BUMN, sudah selayaknya dia dicopot dari jabatannya. 

Hal ini kemudian menurutnya menimbulka pertayaan, apakah  memang Jokowi terpaksa mempertahankan Rini dan langkah-langkahnya dalam memimpin BUMN, ataukah memang Jokowi sudah terkondisikan.

"Mindset Rini adalah pemburu rente, selalu mencari rente dari uang yang dia jual. Dia ini rentenir. Saya selalu bertanya kenapa orang seperti ini tidak juga dicopot padahal kebijakannya jauh dari kata pro rakyat. Sudah selayaknya dia dicopot, tapi kenapa tidak dicopot-copot.Apakah memang Jokowi terpaksa mempertahankan Rini atau memang Jokowi sudah terkondisikan? Membangun kereta cepat ini juga seperti tidak ada kerjaan lain yang lebih bermanfaat," imbuhnya.

Rini dengan orang-orang disekelilingnya terbukti banyak menimbulkan masalah. Salah satu contoh yang paling nyata adalah kebijakan perpanjangan kontrak Pelindo 2.

"Jangan ngotot dengan persoalan yang merugikan negara. Kasus Pelindo 2 sudah membuktikan bagaimana hal itu merugikan negara. RJ  Lino yang dibela Rini pun kini jadi tersangka KPK. Kadi terakhir saya kembali ingatkan, batalkan proyek itu. Kalau memang ada dana modal asing yang bisa digunakan, alihkan saja ke proyek lain yang lebih  bermanfaat. Jangan proyek pembangunan  dilakukan dengan gaya pat  gulipat," tandasnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan juga menolak rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Jonan, daripada membangun kereta cepat lebih baik dana yang ada untuk membangun kereta biasa yang bisa dibangun di banyak daerah.

Jonan yang seharusnya menjadi leading sektor dalam proyek ini juga tidak tanpak dalam groud breaking proyek tersebut. 

Editor: Surya

Berita Lainnya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

19-07-2024 | 17:04 WIB

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

19-07-2024 | 11:04 WIB

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi

18-07-2024 | 18:44 WIB