Komite II akan Bawa Soal Kisruh Status BP Batam ke Paripurna DPD RI

Komite II akan Bawa Soal Kisruh Status BP Batam ke Paripurna DPD RI

Oleh : Roni Ginting

Jum'at | 08-01-2016 | 15:46 WIB

Komite II DPD RI akan membawa kisruh status Badan Pengusahan (BP) Batam ke sidang paripurna DPD RI pada tanggal 12 Januari 2016 mendatang (Foto : Roni Ginting)

BATAMTODAY.COM, Batam - Parlindungan Purba, Ketua Komite II DPD RI, memastikan akan membawa kisruh status Badan Pengusahan (BP) Batam ke sidang paripurna DPD RI pada 12 Januari 2016 mendatang. Sebab, BP Batam adalah produk Undang-undang sehingga harus ada naskah akademik, hearing dan lain sebagainya sebelum membubarkan suatu institusi.

"Jangan sampai mengganggu investasi. Kalau menimbulkan masalah, maka investor akan pindah nanti," kata Parlindungan. Baca: Investor Butuh Kepastian Hukum Berinvestasi di Batam

DPD RI, lanjutnya, akan menjembatani agar masalah ini bisa diselesaikan secepatnya. Sehingga tidak berdampak terhadap investasi dan pembangunan di Batam. Bahkan blueprint pembangunan harus terus berjalan. "Hal ini akan kita bawa ke rapat paripurna DPD RI tanggal 12 nanti," ujarnya.

Sementara Djasarmen Purba mengatakan, untuk membubarkan suatu organisasi atau institusi negara tidak seperti membalikkan telapak tangan. Karena dibentuk oleh UU. "Prosesnya akan panjang. Bagian pertama harus ada kajian mendalam tentang UU yang mengaturnya kemudian tentang kinerja BP Batam selama ini," ujar Djasarmen.

Dia berpendapat, harus ada regulasi baru menyangkut BP Batam yang berfokus pada bidang investasi, perindustrian dan perdagangan. "Sedangkan Pemerintah Daerah, fokus pada pelayanan masyarakat. Dua-dua akan bersinergi," ujarnya.

Secara prinsip, Djasarmen tidak menyetujui jika BP Batam dibubarkan. "DPD akan memberikan masukan ke Pemerintah Pusat," tandasnya.

Editor: Udin

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi