REVOLUSI Mental di segala bidang saat ini diperlukan agar perilaku-perilaku negatif masyarakat Indonesia disegala profesi baik itu pelajar, mahasiswa, pemuda, guru, dosen, pns, tentara, polisi, buruh dan lainnya  dapat berangsur angsur berkurang. Saat ini di era reformasi dan era globalisasi semakin mudah mengakses informasi dari segala penjuru dunia, baik dunia mengakses Indonesia maupun sebaliknya. Maka dari itu sangat rentan dimasuki perilaku dan budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan Revolusi Mental merupakan sebuah gerakan membangun karakter bangsa yang mengubah cara pikir menjadi lebih baik, mandiri, berkarakter dan nasionalis. Ada tiga nilai dalam gerakan Revolusi Mental, yaitu, Integritas antara lain jujur, dipercaya, berkarakter, dan bertanggungjawab, Kerja keras antara lain etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, dan produktif dan gotong royong antara lain kerjasama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan. 

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla mendorong masyarakat Indonesia untuk optimistis menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada Desember 2015 ini. Banyak peluang baik yang bisa dipetik dalam era MEA, salah satu contohnya keleluasaan tenaga asing. Kedatangan tenaga asing itu bisa membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Hal yang tak mungkin tenaga kerja dari negara yang berpenghasilan lebih tinggi mendatangi negara berpenghasilan lebih rendah. Dokter di Malaysia sekali praktik bisa mendapat Rp 1 juta, kalau ke Indonesia Rp 200 ribu.  Jadi mana mungkin mereka mau ke sini. 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta dukungan dari masyarakat terhadap serangkaian paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menangani situasi  dan perbaikan ekonomi Indonesia. Segala ikhtiar pemerintah tersebut tentunya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan pembangunan daerah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana, dan prasarana ekonomi.

Selain mendukung kebijakan pemerintah, pembangunan infrastrutur penunjang ekonomi juga harus dibangun pemerintah. Secara umum  pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan adalah salah satu instrumen infrastruktur yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi.  Demi mendapat keunggulan dalam persaingan era MEA pembangunan jalan senantiasa mendapat perhatian serius. Saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan  jalan tol di kawasan Sumatera dan Trans Kalimantan.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki ekonomi Indonesia, optimalisasi peran daerah dalam upaya hilirisasi industri, terbersit pada sektor industri kelapa sawit yang  merupakan salah satu penggerak utama ekonomi bangsa Indonesia. Keberadaan industri kelapa sawit mampu menumbuhkan ekonomi produktif, khususnya di luar Pulau Jawa, sehingga menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari itu, eksistensi industri kelapa sawit berkontribusi signifikan bagi penerimaan pajak, penyediaan lapangan kerja, peningkatan investasi industri, dan perolehan devisa negara. Kuatnya daya saing industri akan menciptakan efisiensi industri, inovasi produk baru, penetrasi pasar dan respon  terhadap perubahan ekonomi yang lebih baik

Selain mengoptimalkan peran daerah dalam upaya hilirisasi industri terutama industri kelapa sawit, maka mencintai produk dalam negeri juga harus dilakukan semua masyarakat Indonesia. Beberapa kali pemerintah menyerukan untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Tapi sayangnya kita masih banyak juga yang menggunakan produk dari luar negeri. Terutama yang berkaitan dengan masalah fashion.

Dengan mencintai produk dalam negeri maka banyak manfaat yang akan didapat dari kita. antara lain produksi dalam negeri meningkat, menambah besar skala usaha dalam negeri, menambah jumlah investasi di Indonesia, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas, menambah jumlah pendapatan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang otomatis meningkatkan perputaran mata uang rupiah di dalam negeri  sehingga dapat membangun kedaulatan mata uang rupiah. Bila konsumen Indonesia lebih senang membeli barang-barang impor, yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen barang di luar negeri. Uang kita akan mengalir ke luar tanpa ada manfaat ekonomi ke dalam. Peluncuran uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  menjadi momentum menjadikan Rupiah sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Uang NKRI akan semakin dihargai dan dihormati mengingat setiap transaksi pembayaran dan keuangan lainnya yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah dengan konsekuensi hukum pidana bagi yang tak mematuhinya.

Pada masa sekarang, bentuk kejahatan sudah berubah, di samping bentuk kejahatan konvensional, kejahatan terhadap ekonomi memiliki modus operandi yang sulit dalam pengungkapannya dan dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi. Karena itu, sudah menjadi kenyataan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin banyak pula muncul bentuk kejahatan di negara tersebut. Modus operandinya pun semakin canggih melalui tehnik-tehnik yang tidak mudah dilacak, melakukan pemalsuan dokumen yang sangat rapi dengan penyalahgunaan komputer, termasuk di dalamnya kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Akibat pelanggaran HKI tersebut, bukan hanya negara dirugikan dan mengancam arus investasi, tetapi Indonesia bisa juga terancam terkena embargo atas produk ekspornya. Penegakan hukum bidang hak atas kekayaan intelektual tidak berdiri sendiri, tetapi sangat tergantung pada proses penegakan hukum secara umum, oleh karena itu kalau sistem penegakan hukum secara umum baik maka penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) juga akan baik.

Untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, maka semua elemen harus terlibat didalamnya, masyarakat, pekerja, pengusaha, pemerintah, aparat hukum dan lain sebagainya, misalnya dengan memperkuat kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar, mendukung inisiatif usaha kecil menengah dengan membuka pasar atau sentra yang menjual produk lokal yang inovatif, kreatif namun dengan harga terjangkau dan mengembangkan energi baru dari kotoran sapi, menggantikan peran gas. Perubahan masyarakat, memang dimulai dari diri sendiri atau tanggung jawab masing-masing, namun pemerintah harus dapat mengawasinya. Dengan gotong royong dan kebersamaan masalah apapun akan bisa diselesaikan tidak terkecuali masalah perbaikan ekonomi di Negara kita ini.