Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Agun Nilai Pemerintah sudah Bertindak Tepat Selesaikan Konflik Golkar
Oleh : Surya
Senin | 04-01-2016 | 16:03 WIB
Agun-jadi1.jpg Honda-Batam
Agun Gunanjar Sudarsa

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fungsionaris Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menegaskan, pasca dicabutkan SK untuk DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), maka penyelesain konflik Golkar diselesaikan melalui AD/ART partai karena tidak terbiitkan SK pengesahan pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali.


"Sesungguhnya berpedoman pada Surat Dirjen AHU Kemenkumham yang ditandatangani Direktur Tata Negara, menegaskan agar perselisihan/perbedaan itu diselesaikan melalui meknisme internal partai. Yakni AD/ART Partai Golkar, yang pelaksanaannya mengedepankan prinsip, arif, bijak dan berkeadilan," kata Agun di Jakarta, Senin (4/1/2015).

Artinya, menurut Agun, pemerintah atau Kemenkumham konsisten dalam penyelesaian kisruh/konflik Partai Golkar yang tetap berpedoman pada UU Partai Politik (Parpol). Baca: Golkar Munas Riau Demisioner 31 Desember, Perlu Munas untuk Bentuk Pengurus Baru

"Pemerintah hanya akan menerbitkan SK Kepengurusan DPP pasca dicabutnya SK 'Ancol' hanya melalui mekanisme internal (AD/ART). Mekanisme internal yang diatur dlm AD/ART Partai, mengatur tentang sejumlah rapat-rapat dan musyawarah, untuk tingkat pusat ada Rapimnas dan Munas," katanya.

Hal ini, kata Agun, sesungguhnya dapat dilakukan apabila kedua kubu lebih mengedepankan kepentingan keselamatan/keutuhan partai daripada kepentingan ego semata.

Namun, apabila keduanya belum berpikir yang sama dapat meminta Mahkamah Partai untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan ini. 

"Konflik ini bukan lagi antara antara Bali dan Ancol saja, akan tetapi sudah konflik klaim kepengurusan DPP di internal hasil Munas Riau, yang masih belum dapat bersatu kembali dalam DPP hasil munas Riau," katanya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Komisi II DPR ini berpandangan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkumham telah bertindak tepat hingga saat ini, 

"Masa depan Golkar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal (AD/ART). Tidak sepatutnya saat ini kita menyalahkan dan menyudutkan pemerintah, dan juga mencari kambing hitam pada pihak/kekuatan diluar Golkar," katanya.

Agun menilai hal ini merupakan masalah internal Golkar yang tidak menjalankan mekanisme internal secara demokratis, tidak jujur dan tidak patuh pada AD/ART dan UU Parpol yang menyatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota, bukan para elitenya.

"Jangan ditempuh dengan cara cara yang penuh rekayasa dan oligarkis, dengan metode stick and carrot. Golkar hanya akan selamat apabila dikelola secara demokratis, dengan mengedepankan masa depan partai," katanya.

Tantangan kedepan, lanjutnya, akan semakin berat bagi Golkar karena kompetisi diantara parpol, yang dimulai di Pilkada 2017. Dilanjutkan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden serentak pada 2019.

"Apabila Golkar utuh, bersatu, demokratis, regeneratif, dan merakyat, yang hanya bisa ditempuh melalui Forum Munas kembali., maka Golkar akan kembali meraaih kejayaan," kata Ketua DPP Golkar Munas Riau ini.

Pandangan ini, katanya, didasarkan atas pandangan dan pikiran para tokoh, sepuh, pinisepuh, pengamat, pencinta, pendukung dan sejumlah tokoh muda golkar, yang meyakini bahwa mekanisme hukum tidak akan pernah mampu dan bisa menyelamatkan persatuan dan kesatuan diantara segenap kekuatan partai.

Editor: Surya

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB