Tahun 2016 akan Jadi Ujian Berat bagi KMP dan DPR

Tahun 2016 akan Jadi Ujian Berat bagi KMP dan DPR

Oleh : Surya

Jum'at | 01-01-2016 | 08:53 WIB

Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR RI dari FPKSA

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Sejak awal, cukup banyak yang ragu apakah KMP atau Koalisi Merah Putih bisa bertahan lama yang dianisiasi Prabowo Subianto.

Sekretaris Harian KMP Fahri Hamzah dalam riilsinya, Jumat (1/1/2016) mengatakan, sejak dideklarasikan sebelum pilpres 2014, sinisme berkata, 'Kalau prabowo menang KMP bertahan tapi kalau prabowo kalah KMP habis'.

"Alhamdulillah setahun setelah KMP menguasai DPR dan MPR koalisi masih bertahan, tetapi akhir 2015 lalu KMP menunjukkan gejala melemah," kata Fahri.

Menurut Fahri, tahun 2016 ini adalah tahun ujian besar bagi KMP. PAN, tegas Fahri, sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP.

"Sementara itu partai Demokrat dan PKS dalam kasus persidangan ketua DPR di MKD secara bulat mendukung koalisi pemerintah. yang bertahan digaris KMP hanya Golkar, Gerindra dan PPP sementara pemerintah masih menggantung nasib Golkar dan PPP di kementerian hukum dan HAM," ungkapnya.

Karena itu, Wakil Ketua DPR dari FPKS bertanya, apakah KMP masih relevan?

"Publik harus terus diyakinkan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya. sebab jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya," katanya.

Oleh sebab itu, diperlukan ikhtiar untuk membangun legislatif yang kuat. Yakni ikhtiar yang mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi negara.

"Ikhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung oleh segenap masyarakat khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi," katanya.

Fahri menegaskan, tidak akan ada demokrasi yang sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang.

Keinginan KMP untuk membangun parlemen yang modern, lanjut Fahri, harusnya didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan bisa berjalan efektif.

"Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran," tegas Sekretaris Harian KMP ini.

Dalam banyak contoh yang sudah nampak, misalnya, tapi jarang diapresiasi jelas bahwa bahasa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif.

Pansus angket misalnya yang pernah dipakai dalam berbagai kasus (dulu century dan sekarang Pelindo II) jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya bisa dibongkar.

Di depan, kata Fahri, ada kasus Freeport yang sedang diusulkan agar DPR membuat pansus angket.

"Pansus Freeport akan menjadi metode pembuktian lain yang akan mengungkap bagaimana cara kekuasaan digunakan secara tidak bertanggungjawab. tapi apakah masyarakat sipil dan media masa akan mendukung? inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan yang semakin besar," katanya.

Fahri menilai DPR periode 2014-2015 penuh goncangan, bahkan menyebabkan ketua DPR Setya Novanto justru terjungkal.

Tetapi tahun 2016 harus menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif terutama DPR RI akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika agar sistem kendaraan berkarya secara lebih sempurna.

"Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif. Apalagi karena pilpres 2019 akan dimulai lebih awal bersama pemilu legislatif dan popularitas Prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi dari calon lain, termasuk Presiden Jokowi," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi