Jokowi-JK Ditagih Janjinya untuk Investigasi Freeport

Janji Masa Kampanye

Jokowi-JK Ditagih Janjinya untuk Investigasi Freeport

Oleh : Surya

Rabu | 30-12-2015 | 18:10 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rencana pembentukan Pansus Freeport oleh DPR RI penting dilakukan, mengingat banyak sekali informasi yang tidak jelas terkait perusahaan tambang yang berkantor pusat di Amerika Serikat itu. Sebab, hanya dengan Pansus DPR maka informasi yang tertutup selama ini akan menjadi terang-benderang.

Demikian dikatakan pengamat politik dari Unversitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna, kepada wartawan, Rabu (30/12/2015), saat diminta komentarnya tentang rencana pembentukan Pansus Freeport oleh DPR RI.

Dia menegaskan, kalau Jokowi-JK komit seperti janjinya dalam debat capres yang akan membongkar dan menginvestigasi masalah Freeport, maka sudah seharusnya mereka mendukung Pansus tersebut.

"Saat ini tinggal menunggu janji yang pernah disampaikan Jokowi-JK ketika kampanye dulu. Saya berharap keduanya tetap komit seperti janjinya itu," tegas Budyatna. Baca: Fahri Harap Ketum Parpol Dukung Pembentukan Pansus Angket Freeport

Seperti diketahui, dalam debat calon presiden terakhir menjelang Pilpres 2014 lalu, baik Jokowi maupun Jusuf Kalla berjanji akan melakukan investigasi terkait berbagai perpanjangan kontrak perusahaan-perusahaan tambang.

Menjawab pertanyaan Calon Wakil Presiden Hatta Radjasa, Jusuf Kalla yang masih menjadi cawapres berpasangan dengan capres Jokowi menegaskan bahwa dirinya sangat setuju agar dilakukan investigasi masalah perusahaan tambang terutama Freeport dan Newmont.

"Saya bahkan sangat setuju untuk dibikin investigasi, coba lihat saja siapa yang pernah punya saham freeport. Kemana saham Newmont itu siapa yang dapat, saya setuju untuk investigasi seperti itu. Saham Newmont saja yang seharusnya diberikan kepada BUMD, ternyata yang mendapatkanya sebuah perusahaan swasta yang kita tahu siapa," ujar JK saat itu sambil menyindir.

Hal ini karena semua masyarakat tahu bahwa baik saham Freeport ketika divestasi di era Orba dan saham Newmont di era SBY, yang mendapatkannya adalah Aburizal Bakrie, yang tidak lain adalah ketua umum Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa.

Sementara Jokowi dalam debat itu menegaskan perlunya investigasi tempat-tempat yang berkaitan dengan tambang, karena menurutnya banyak kelompok kepentingan disitu. Bahkan tambahnya, semua orang sudah mengerti siapa yang dapat.

"Jadi kita punya niat dan kemauan untuk melakukan itu. Kalau hanya renegosiasi bisa melakukan itu, tapi kalau kelompok kepentingan itu masih ada dan itu mengatur, sampai kapanpun gerakan seperti ini masih ada. Oleh sebab itu bahwa kerja sama kami koalisi kami tanpa syarat, kami tidak ingin tersandera dan tidak ingin terbebani dengan kontrak-kontrak bermasalah yang tadi disebutkan," tandas Jokowi saat itu.

Editor: Surya