DPR Minta Presiden Jokowi dan Wapres Dukung Pembentukan Pansus Freeport

DPR Minta Presiden Jokowi dan Wapres Dukung Pembentukan Pansus Freeport

Oleh : Surya

Kamis | 24-12-2015 | 20:12 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berharap bahwa seluruh partai politik memiliki komitmen untuk mendukung investigasi kasus freeport melalui pansus angket Freeport.

Menurutnya agar kasus ini menjadi terang benderang bagi rakyat indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Papua.

â€œHarapan ini tentunya sejalan dengan harapan masyarakat. Sekarang terbuka di depan mata kita adanya satu kejadian yang sangat penting bagi keberlangsungan kita sebagai bangsa, yaitu operasi tambang yang memiliki efek sosiail, ekonomi dan politik secara signifikan. Makanya DPR harus mau mendengar tuntutan masyarakat sipill untuk benar-benar melakukan investigasi masalah Freeport melalui pansus,â€ ujar Fahri di Jakarta, Jumat (24/12/2015).

Menurutnya juga, agar masalah Freeport ini tidak lagi menjadi masalah di masa depan, di mana sampai saat ini setelah Freeport 50 tahun beroperasi di Indonesia selalu menimbulkan masalah dan isu-isu. Dengan dilakukannya pansus angket maka semua kronologi perpanjangan izin kontrak betul-betul bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia secara detail.

â€œBiar kronologi perpanjangan izin kontrak freeport itu betul-betul kita baca secara detail sehingga sikap kita kedepan,akan mendatangkan banyak manfaat.Kita harus sampai pada kesepakatan nasional,bahwa tahun 2016 sebagai tahun untuk menguasai tambang-tambang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk Freeport,â€ tegas Fahri..

Fahri pun berharap dukunga dari presiden dan wakil presiden terhadap pansus angket ini. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tegasnya tidak perlu takut, sebab justru ini akan mempermudah langkah-langkah yang harus diambil oleh presiden dan wapres dalam mempersiapkan transisi pengelolaan tambang Freeport dari pihak AS ke Indonesia.

â€œPresiden dan wapres justru harus mendukung. Jika presiden dan wapres tidak mendkung investigasi yang dilakukan DPR melalui pansus angket, maka justru akan bisa mendatangkan kecurigaan publik, karena nama presiden dan wapres mulai banyak beredar seolah-olah terlibat dalam proses perpanjangan izin Freeport. Untuk menghindari fitnah maka jalan terbaik adalah mendukung diadakannya penyelidikan oleh panitia angke, sehingga nama presiden dan wapres bisa dibersihkan,â€ tandasnya.

Perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 menimbulkan banyak kegaduhan. Selain surat Sudirman Said yang menjanjikan akan melakukan segala daya dan upaya termasuk untuk merubah segala bentuk peraturan yang menghambat dilakukannya perpanjangan kontrak sebelum waktunya, juga ada kasus dimana Ketua DPR Setya Novanto dituduh mencatut nama Presiden dan Wapres untuk meminta jatah saham.

Selain itu adanya pertemuan pengusaha nasional yang juga ipar dan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Pemilik PT Freeport McMoran, James Moffet atau Jim Bob membuat masalah Freeport ini menjadi semakin gaduh.

Wapres Jusuf Kalla yang bersuara kencang terhadap Setya Novanto yang bertemu dengan Dirut Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin, justru membela ipar dan keponakannya karena pertemuan mereka dengan Jim Bob adalah hal biasa di antara para pengusaha yang menimbulkan banyak kritik.

Di antara kritik itu dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi bahwa tidak mungkin pengusaha besar sekelas Jim Bob mau bertemu dan berurusan dengan pengusaha sekelas Aksa Mahmud dan Erwin Aksa jika tidak ada embel-embel sebagai saudara wapres. Kalla pun dianggap telah memanfaatkan posisinya sebagai wapres yang bisa ikut menentukan perpanjangan kontrak Freeport melalui ipar dan keponakannya tersebut.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi