MRKR Minta Pertanggungjawaban DPRD Kepri atas 'Tersanderanya' APBD 2016

MRKR Minta Pertanggungjawaban DPRD Kepri atas 'Tersanderanya' APBD 2016

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 23-12-2015 | 16:17 WIB

Huzrin Hood, Ketua MRKR..

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Majelis Rakyat Kepulauaan Riau (MRKR) yang mendatangi Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/12/2015), mengaku untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri atas adanya dugaan "penyenderaan' atau kesengajaan memperlambat pengesahan APBD 2016.

"Kami datang ke sini ingin menyaksikan pelaksanan pengesahan APBD 2016, dan ingin melihat para wakil rakayat di DPRD Kepri ini, siapa yang menjadi anggota DPRD sejati dan siapa yang menjadi anggota DPRD yang mengingkari sumpah jabatanya," ujar Huzrin Hood, Ketua MRKR.

Awalnya, kata Huzrin, pihaknya sudah mendengar adanya isu upaya memperlambat pengesahan APBD 2016 Kepri atas pelaksanaan Pilkada di Kepri.

"Kami ingin tahu, â€Žkalau anggota DPRD itu tidak hadir dalam pengesahan APBD Kepri 2016 ini. Mengapa, dan kami akan mempertanyakan pada parpol dan unsur Pimpinan DPRD," ungkapnya.

Jika memang ada sejumlah anggota DPRD yang berencana menggantung pengesahan APBD dengan tidak hadir dalam rapat paripurna, MRKR juga menyatakan akan meminta kepada parpolnya agar anggota DPRD tersebut diganti karena tidak layak sebagai seorang wakil rakyat.

"Dan anggota dewan seperti itu kami anggap tidak layak sebagai wakil kami di DPRD. Dan pada Pileg yang akan datang, juga akan kami minta agar anggota DPRD seperti ini untuk tidak mencalonkan diri lagi di Kepri," tegas Huzrin.

Ditanya jika ketidakhadiran sejumlah anggota Dewan itu merupapakan instruksi dari masing-masing parpol, Huzrin pun mengatakan, kalau ada parpol yang merekomendasikan agar anggotanya tidak hadir dalam pengesahaan APBD ini, berarti parpol tersebut juga tidak jelas dan akan diminta pada masyarakat untuk tidak memilih calon dan legislator dari parpol bersangkutan.

Selain melakukan pengawasan pada kinerja DPRD, MRKR juga dikatakan akan melakukan telaah dan evaluasi atas sejumlah kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Kepri setiap tahunnya.

"Setelah pengesahaan APBD 2016, kami juga akan â€Žmeminta DPA-APBD 2016 yang disahkan ini guna kami lakukan evaluasi dan pengawasan. Selain itu kami juga meminta kepada gubernur terpilih, untuk melaksanakan kegiatan APBD guna kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sesuai dengan akidah dan tujuannya, setiap proyek yang dilaksanakan dari APBD harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, dan kalau tidak berafiliasi ke kesejahteraan maka akan direkomendasi untuk direvisi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Marc Marquez Pole Position MotoGP Spanyol

Hasil Studi, Duduk Terlalu Lama Tingkatkan Risiko Kematian Dini

Ditpolairud Polda Kepri Bekuk Penampung PMI Non Prosedural di Karimun

Pilkada 2024, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Putra Asli Tanjungpinang, Irjen Pol Yan Fitri Didorong Ikut Maju di Pilkada Kepri 2024

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Bhayangkari Daerah Kepri Gelar Talkshow Stop Bullying

Pakar Kepariwisataan Sebut Indonesia Perlu Strategi Tingkatkan Kunjungan Turis Global

Sikap Politik PDIP Ditentukan di Rakernas 26 Mei

Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, PRIMA Dorong PDIP Dewasa dalam Berpolitik

Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan Bersama Prabowo-Gibran