Fungsi Legislasi DPD Dikerdilkan, DPR Enggan Berbagi

Fungsi Legislasi DPD Dikerdilkan, DPR Enggan Berbagi

Oleh : Gokli Nainggolan

Kamis | 17-12-2015 | 10:33 WIB

Koordinator Tim Legislasi DPD RI, Prof. Dr. Jhon Pieris, SH,MS. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasa diakali lantaran fungsi legislasi yang mereka miliki sangat sempit atau tidak setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Padahal, sesuai Pasal 22D UUD 1945, tugas dan fungsi DPR dengan DPD sejajar.

Menguatkan kembali fungsi legislasi yang dikebiri itu, DPD RI menggalakkan Focus Group Discussion (FGD) bersama Akademisi dan para Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di Batam, FGD itu digelar bekerjasama dengan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Selasa (15/12/2015) pagi.

Koordinator Tim Legislasi DPD RI, Prof. Dr. Jhon Pieris, SH,MS, menyampaikan hasil diskusi itu akan dijadikan bahan dalam pembahasan terhadap perubahan materi Rancangan Undang-Undang. Sebab, fungsi legislasi DPD harus dikuatkan kembali setara dengan fungsi DPR.

DPD, kata Jhon Pieris, merupakan lembaga negara sesuai pasal 22C dan 22D UUD 1945. Tetapi, pada pasal itu, kewenangan legislasi DPD tidak diatur dengan tegas hanya dirumuskan dengan kata "dapat" dan "ikut membahas".

"DPD seperti diakali, kewenangannya terus mengalami pengkerdilan. Sementara kewenangan DPR makin luas dan besar," kata Jhon.

Ironisnya, sambung dia, yudisial review yang diajukan DPD ke Mahkama Konstitusi (MK) telah dikabulkan. Putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 harusnya menjadi jawaban atas persoalan itu, dimana kedudukan dan kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam legislasi.

"Nyatanya apa?. Putusan MK itu tidak dijalankan. DPR masih enggan berbagi dengan DPD," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Jhon Pieris berpendapat kewenangan legislasi DPD harus dibangkitkan kembali, dengan cara melakukan perubahan kelima UUD 1945. Lainnya, kata dia, mengubah UU MD3, serta merevisi UU MK agar semua putusan bersifat final dan mengikat semua lembaga tanpa bisa digugat kembali.

"Revisi UU MK sangat perlu, agar semua putusannya wajib dijalankan, bersifat final dan mengikat," tegasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi